Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Dugaan Suap untuk Kepala Bakamla Akan Dibuktikan di Pengadilan

Kompas.com - 10/03/2017, 16:39 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dugaan suap untuk Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Arie Soedewo akan dibuktikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Arie sebelumnya disebut dalam surat dakwaan PT Merial Esa Hardy Stefanus, terlibat dalam perkara suap yang melibatkan pejabat Bakamla Eko Hadi Susilo.

"Ada atau tidaknya aliran dana, nanti akan disimak bersama di persidangan. Kalau di dakwaan, kami sudah munculkan konstruksi yang sifatnya umum dan konstruksi besar indikasi suap ini," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat (10/3/2017).

Sebelumnya, dua pegawai PT Merial Esa didakwa menyuap empat pejabat di Bakamla. Suap itu terkait proyek pengadaan monitoring satelit di Bakamla.

Dalam surat dakwaan, Kepala Bakamla Arie Soedewo disebut meminta fee sebesar 7,5 persen dari nilai anggaran pengadaan monitoring satelit sebesar Rp 222,4 miliar.

M Fajar Marta Kepala Badan Keamanan Laut RI Arie Soedewo

Permintaan itu disampaikan kepada pihak perusahaan yang dimenangkan dalam proses pengadaan.

Pemberian suap kepada empat pejabat Bakamla awalnya bertujuan agar perusahaan milik Fahmi Darmawansyah, yakni PT Melati Technofo Indonesia, dimenangkan dalam kegiatan pengadaan monitoring satelit di Bakamla.

(Baca: Kepala Bakamla Disebut Minta "Fee" 7,5 Persen dari Pengadaan Monitoring Satelit)

Keikutsertaan perusahaan milik Fahmi diawali kedatangan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi dan Kepala Bakamla Arie Soedewo ke Kantor PT Merial Esa di Jalan Imam Bonjol, Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Ali Fahmi menawarkan Fahmi Darmawansyah yang juga Direktur Utama PT Merial Esa untuk bermain proyek di Bakamla.

Beberapa dari empat pejabat Bakamla yang ikut menerima uang dalam kasus ini merupakan anggota TNI dan telah diproses hukum di POM TNI.

Menurut Febri, KPK akan mengungkap satu per satu peran baik warga sipil maupun TNI yang terlibat dalam suap pengadaan monitoring satelit.

"Tentu koordinasi akan kami lakukan lebih intensif dengan pihak POM TNI, agar penanganan kasus ini bisa dituntaskan, selain memang KPK juga punya target kinerja untuk lebih maksimal," kata Febri.

Kompas TV 301216 KOMTANG_VOD C16 TNI soal Korupsi Bakamla
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com