Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Teten Masduki: Semoga Alfian Tanjung Dapat Hidayah...

Kompas.com - 09/03/2017, 06:41 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki merespons santai pernyataan Alfian Tanjung yang mengaku memiliki bukti keterlibatan dirinya sebagai kader Partai Komunis Indonesia (PKI).

Teten mempersilakan dosen Universitas Muhammadiyah Prof. DR Hamka itu untuk membuka bukti yang menunjukkan bahwa ia adalah kader PKI.

"Silakan saja dibuka. Kalau punya bukti apa pun, silakan saja," ujar Teten, di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (8/3/2017) malam.

Teten menegaskan bahwa rekam jejaknya selama ini terbuka.

Semua orang dapat dengan mudah mengetahui karir serta apa yang telah dilakukannya, baik di luar pemerintahan atau di dalam lingkaran pemerintahan.

(Baca: Sebut Teten Kader PKI, Alfian Tanjung Berani Buktikan Tuduhannya)

Teten tak mengkhawatirkan pernyataan Alfian.

"Track record saya, saya kira terbuka dari mulai saya muda, menjadi aktivis, sampai sekarang, banyak yang tahu dan tidak ada yang ditutup-tutupi," lanjut dia.

Hidayah

Lebih jauh, Teten berharap agar Alfian tidak terus menyebarkan kabar bohong kepada masyarakat.

"Semoga Alfian dapat hidayah. Tidak terus-terusan memfitnah," ujar dia.

Soal proses hukumnya sendiri, Teten mengakui, laporan yang pernah dia layangkan ke Bareskrim Polri, telah ditindaklanjuti.

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, laporan itu dialihkan Bareskrim Polri ke Polda Metro.

Teten juga enggan mengomentari proses hukum yang saat ini masih berjalan.

(Baca: Tak Terima Disebut PKI, Teten Masduki Adukan Dosen ke Polisi)

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com