Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dubes RI untuk Abu Dhabi Disebut Terkait Persoalan Pajak PT EKP

Kompas.com - 06/03/2017, 22:30 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penanganan kasus pajak PT Eka Prima Ekspor Indonesia diduga tidak hanya melibatkan adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo.

Berdasarkan kesaksian di pengadilan, Duta Besar RI untuk Abu Dhabi, Husin Bagis diduga ikut berhubungan dengan pihak perusahaan dalam penyelesaian kasus pajak.

Hal itu diakui Manager Finance PT Eka Prima Ekspor Indonesia, Yuli Kanastren, saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (6/3/2017). Yuli menjadi saksi bagi terdakwa Country Director PT EKP Indonesia R Rajamohanan Nair.

"Saya pernah komunikasi dengan Pak Husin, tentang bagaimana masalah pajak di Indonesia," ujar Yuli kepada jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Yuli, ia juga berkonsultasi dengan Husin terkait persoalan pajak PT EKP, mulai dari restitusi pajak, penerbitan surat tagihan pajak dan pencabutan pengusaha kena pajak.

Menurut Yuli, Husin pernah menyarankan agar PT EKP mengirimkan surat kepada Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi. Selain itu, Husin menyarankan agar PT EKP mengirim pesan singkat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Yuli mengaku pernah mengirimkan pesan singkat kepada Sri Mulyani, agar mengirimkan tim untuk memantau pemeriksa pajak yang meneliti pajak PT EKP. Namun, pesan tersebut tidak mendapat balasan.

"Jadi Pak Husin kadang suka kasi masukan kami supaya ke jalan yang benar. Jadi, setiap ada kendala saya diskusi," kata Yuli.

Dalam persidangan, jaksa KPK menunjukkan sejumlah bukti berupa rekaman percakapan antara Husin dan Yuli. Dalam salah satu potongan percakapan, Husin mendorong agar penyelesaian kasus pajak PT EKP melalui Arif Budi Sulistyo.

Dalam surat dakwaan, Rajamohanan menyerahkan uang sebesar Rp 1,9 miliar kepada pejabat Ditjen Pajak Handang Soekarno. Seusai penyerahan, keduanya ditangkap petugas KPK.

Pemberian uang tersebut diduga diberikan agar Handang selaku pejabat di Ditjen Pajak, membantu mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP.

Salah satunya adalah tunggakan pajak sebagaimana tercantum dalam surat tagihan pajak dan pertambahan nilai STP PPN tanggal 6 September 2016.

Tunggakan tersebut sebesar Rp 52,3 miliar untuk masa pajak Desember 2014, dan Rp 26,4 miliar untuk masa pajak Desember 2015.

Hingga saat ini Kompas.com masih berusaha mendapatkan konfirmasi dari Husin Bagis.

Kompas TV Akibat Ditjen Pajak Tersangkut Suap
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com