Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendaftar Calon Komisioner Komnas HAM Mencapai 132 Orang

Kompas.com - 06/03/2017, 19:45 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Panitia Seleksi Komisioner Komnas HAM, Jimly Asshiddiqie menyatakan hingga saat ini calon Komisioner Komnas HAM yang mendaftar dalam proses seleksi mencapai 132 orang.

Hal itu menunjukan peningkatan yang cukup berarti mengingat di akhir Februari jumlah pendaftar hanya 68 orang.

"Jadi sampai hari ini Komnas HAM sudah terdaftar calonnya 132 dan kami buka pendaftaran sampai tanggal 22 maret. Masih ada waktu. Siapa saja yang punya idealisme untuk mengawal proteksi dan penghormatan HAM, sangat dibutuhkan Indonesia," kata Jimly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/3/2017).

Bila dibandingkan dengan proses pendaftaran komisioner di lembaga lain, pendaftar sebagai Komisioner Komnas HAM memang sepi peminat. Di lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pendaftarnya bisa mencapai ribuan orang.

"Nah soal pelanggaran HAM ini, yang menyangkut rasa tidak adil, di masyarakat kita ini kurang populer. Maka kami ingin siapa saja yang idealis, tokoh aktivis, kemudian para mantan pejabat yang punya concern pada masalah kemanusiaan, tolong segera daftarkan diri," tutur Jimly.

(Baca: Sepi Peminat, Pendaftaran Komisioner Komnas HAM Diminta Diperpanjang)

Ia menambahkan, nantinya dari seluruh pendaftar akan dikerucutkan menjadi 14 orang. Kemudian, 14 orang terpilih itu akan diserahkan ke DPR untuk selanjutnya menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Setelah itu DPR hanya akan memilih 7 orang untuk menjadi Komisioner Komnas HAM.

"Periode sekarang kami sudah ada kesepakatan dengan DPR akan serahkan 14 saja calonnya sehingga jumlah komisionernya dikurangi jauh sekali dari yang sekarang 13 orang, ke depan hanya 7 orang," lanjut Jimly.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com