Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KTT IORA, Jokowi Sampaikan Komitmen Indonesia soal Kemudahan Investasi

Kompas.com - 06/03/2017, 16:04 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo terus berkomitmen untuk mendorong kemudahan berinvestasi di Tanah Air. Salah satu penopang investasi itu adalah infrastruktur telekomunikasi.

Komitmen itu diungkapkan Presiden Joko Widodo saat berpidato pada Konferensi Tingkat Tinggi Indian Ocean Rim Association (KTT IORA) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (6/3/2017).

"Sudah menjadi tugas pemerintah untuk memastikan agar infrastruktur telekomunikasi terbangun dengan baik," ujar Jokowi di depan kepala negara dan forum pengusaha di kawasan Samudera Hindia.

Pemerintah saat ini terus mendorong perluasan jaringan 3G, 4G, bahkan 5G demi kelancaran telekomunikasi.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga mempercepat pembangunan jaringan kabel optik dari Sabang sampai Merauke agar bisa menyalurkan bandwidth dalam jumlah besar dan dengan harga yang efisien sebagai penopang dunia usaha.

Sementara, di sektor reformasi birokrasi, Pemerintah Indonesia juga terus-terusan memangkas aturan demi kemudahan berusaha di Tanah Air.

"Tugas pemerintah untuk mengurangi beban dunia bisnis, regulasi yang berlebihan, aturan yang menghambat, perizinan yang berlebihan dan perizinan yang menghambat," ujar Presiden Jokowi.

Terakhir, pemerintah terus berupaya memperbaiki penegakan hukum, terutama di bidang pemberantasan korupsi dan pungutan liar. Jokowi berharap supaya Indonesia menjadi tuan rumah yang baik bagi investasi.

"Tentunya sangat boleh Bapak-Ibu menghasilkan untung yang sebanyak-banyaknya. Tidak dilarang," ujar Jokowi.

Kompas TV 2,4 Miliar Dollar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 32 Triliun adalah kesepakatan kerja sama investasi yang digiring Kamar Dagang dan Industri Indonesia dengan para pengusaha asal saudi arabia. Kesepakatan kerja sama ini tersebar melalui beberapa sektor. Terutama properti di Arab dan wisata religius seperti umrah dan haji. Dari kesepakatan yang dicapai oleh Kadin kedua negara, tidak ada satu pun yang merambah sektor energi. Realisasi investasi ini bahkan tidak akan dilakukan dalam waktu dekat, melainkan paling cepat satu tahun mendatang. Dalam catatan BKPM, Arab Saudi bukanlah investor terbesar untuk Indonesia, bahkan posisinya buncit di rangking 57. Kadin menjelaskan, hal ini karena kurangnya komunikasi antar dua negara setelah komitmen dibuat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com