Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanya Sebagian Anggota Pansus Pemilu yang Berangkat ke Jerman dan Meksiko

Kompas.com - 03/03/2017, 10:15 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) dikritik. Beberapa pihak menilai tak ada urgensi dari kunjungan tersebut dan sistem kepemiluan negara lain bisa dipelajari tanpa harus kunjungan kerja.

Waktu pembahasan juga dinilai mepet karena ditargetkan rampung April 2017 atau awal Mei 2017.

Terkait kritikan tersebut, Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto menyebutkan bahwa tak semua anggota Pansus melaksanakan kunker tersebut, tetapi hanya pimpinan dan sejumlah anggota.

Namun, Yandri tak bisa memastikan jumlah anggota yang ikut. Adapun jumlah total anggota Pansus adalah 30 orang.

"Ada juga yang enggak berangkat. Belum ada konfirmasi terakhir," ucap Yandri di Kompleks Parlemen, Kamis (2/3/2017).

(Baca: Ini Alasan Pansus Pemilu Studi Banding ke Jerman dan Meksiko)

Yandri menganggap munculnya kritikan dari sejumlah pihak adalah hal biasa. Kritik dianggap menjadi pemacu agar Pansus bekerja dengan serius menjalankan amanah untuk belajar mengenai pemilu dari negeri orang.

Namun, ia menegaskan bahwa kunker luar negeri tersebut perlu dilakukan karena ada hal-hal yang tidak bisa dipelajari tanpa peninjauan secara langsung.

"Kita nonton bola di TV sama nonton bola di lapangan pasti beda. Semangatnya, kontaknya, pasti beda," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Yandri memastikan pihaknya akan fokus mendalami soal poin-poin tertentu dari Jerman dan Meksiko. Misalnya, terkait badan peradilan khusus pemilu, pbiayaan, pilkada serentak, dan pemungutan suara elektronik (e-voting).

(Baca: Ke Meksiko dan Jerman, Ini yang Bakal Dipelajari Pansus RUU Pemilu)

"Kami enggak akan ke mana-mana. Kami serius untuk itu," kata dia.

Pimpinan DPR RI akhirnya mengizinkan Pansus Pemilu untuk melaksanakan kunjungan kerja ke Jerman dan Meksiko.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Setya Novanto sempat mengevaluasi rencana Pansus tersebut. Pasalnya, waktu pembahasan RUU Pemilu sangat sedikit sehingga dibutuhkan anggota Pansus yang tetap di dalam negeri untuk membahas RUU tersebut.

Adapun kunker tersebut dijadwalkan akan dilakukan pada 11 Maret mendatang dan pada 16 Maret Pansus sudah tiba kembali di Tanah Air.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com