JAKARTA, KOMPAS.com - Proses Pilkada Serentak 2017 memasuki tahapan penghitungan suara.
Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, pada tahapan ini, Polri fokus untuk pengamanan di daerah-daerah yang rawan konflik, seperti Aceh dan Banten.
Pada Pemilu Gubernur Aceh, kata Tito, tidak ada proses hitung cepat (quick count) sehingga masing-masing pasangan mengklaim kemenangannya.
"Kami perkuat dengan Polda satuan lain seperti Polda Sumut, Sumbar," kata Tito, dalam rapat kerja Polri dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senayan, Rabu (22/2/2017).
Sementara, Banten dianggap rawan karena perbedaan suara antara dua pasangan calon gubernur dan wakil gubermur yang bertanding sangat tipis.
Kepolisian akan memastikan agar proses penghitungan suara dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga tingkat provinsi betul-betul objektif dan tak ada perubahan.
"Terutama Tangerang. Karena Poldanya masuk Polda Metro Jaya tapi pemilihnya di daerah Banten. Tapi koordinasi antara Kapolda Banten dan Kapolda Metro sudah dilakukan dan saya pimpin sendiri," ujar mantan Kapolda Metro Jaya itu.
Tito menambahkan, dua hari yang lalu, ia sudah melakukan pengecekan terhadap seluruh Polda untuk melakukan pendinginan.
Terutama pada wilayah-wilayah yang perolehan suara antara pasangan-pasangan calonnya selisih tipis. Hal ini dianggap berpotensi menimbulkan gesekan.
"Tapi perbedaan jangan sampai memecah persatuan. Kami perintahkan semua jajaran untuk dilakukan pendinginan," kata Tito.
Ia mencontohkan, di wilayah Aceh sempat dilaksanakan kegiatan ibadah bersama dengan mengundang semua pasangan calon.
Tito juga mengimbau agar pasangan calon dan masyarakat menerima apapun hasil dari penghitungan suara.
"Kami minta yang menang tidak euforia, yang kalah juga jangan kecil hati. Kalau tidak puas silakan gunakan jalur hukum lewat MK (Mahkamah Konstitusi)," ujar Tito.