Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antasari Mengaku Dapat Ancaman Lewat Keluarganya

Kompas.com - 15/02/2017, 05:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar mengaku masih mendapat ancaman dari pihak tertentu.

Ancaman itu diterima lewat keluarganya pascalangkah Antasari mencari kebenaran atas kasus yang pernah menjeratnya.

"Melalui keluarga saya," ucap Antasari dalam wawancara di acara Satu Meja yang ditayangkan Kompas TV, Senin (13/2/2017) malam.

Antasari mengatakan, dalam mengungkap kebenaran, dirinya pasti akan menyinggung orang per orang. Mereka yang tersinggung, kata Antasari, pasti tidak akan diam.

"Siapa yang proteksi keamanan saya sekarang? Tidak ada kan. Ini harus saya pikirkan. Saya satu minggu lalu masih terima (ancaman)," kata Antasari.

Antasari bercerita, anggota keluarganya dua kali mendapat ancaman dengan modus yang sama.

Keluarganya diberi surat. Pertama, ketika makan di salah satu restoran di Blok M, Jakarta Selatan. Kedua, ketika sedang shalat Jumat di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta.

"Dia bikin surat. Anda ini saudara Antasari? Sampaikan ke Antasari jangan ngomong macam-macam, jaga keselamatannya," ucap Antasari.

Ketika ditanya apakah ada ancaman yang langsung dia terima, ia mengaku belum pernah menerimanya setelah bebas dari lapas.

Antasari mengaku sudah biasa menerima ancaman. Ketika masih menjadi Ketua KPK, ia mengaku setiap hari mendapat ancaman yang dikirim lewat pesan singkat.

"Itu sarapan pagi saya," ucapnya.

Antasari selama ini merasa dikriminalisasi terkait kasus pembunuhan bos PT Putra Rajawali Bantaran, Nasrudin Zulkarnain, yang menjeratnya dulu.

Ia tengah menempuh jalur hukum untuk mengungkap siapa pihak-pihak yang menurut dia terlibat dalam kriminalisasi.

Kompas TV Antasari Azhar mendatangi Bareskrim pada hari Selasa (14/2) melaporkan nama nama yang terlibat dalam kasus hukum yang menjeratnya. Mantan Ketua KPK ini pun mengungkap beberapa nama yang dianggap merugikannya hingga dirinya dihukum selama 8 tahun.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com