Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: I Have To Say, Politik Saat Ini Kasar dan Tak Masuk Akal

Kompas.com - 14/02/2017, 23:15 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai suasana politik saat ini kasar dan tidak masuk akal. Menurut dia, penguasa dengan sangat jelas menggunakan kekuasaan untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya.

Hal tersebut terlihat dengan berbagai macam tuduhan dari Antasari yang ditujukan kepada dia dan keluarganya.

SBY meyakini tuduhan tersebut sangat bermuatan politik untuk menjatuhkan nama baiknya dan menggagalkan Agus Harimurti Yudhoyono dalam pertarungan Pilkada DKI Jakarta.

"Tampaknya belum puas, di jam-jam terakhir, saya masih menerima serangan. I have to say politik saat ini kasar dan tidak masuk akal. Kekuasaan dengan jelas menindas yang lemah," ujar SBY saat memberikan keterangan pers di kediamannya, Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Selasa (14/2/2017).

(Baca: SBY: Yang Dilakukan Antasari Tak Mungkin Tanpa Restu Penguasa)

SBY, melalui tim kuasa hukumnya, telah melaporkan Antasari Azhar ke Bareskrim Mabes Polri atas tuduhan pencemaran nama baik.

Dia membantah tuduhan Antasari bahwa dirinya menjadi inisiator skenario agar Antasari mendekam di penjara selama delapan tahun.

Menurut dia, tuduhan Antasari sangat tidak benar, tanpa dasar, dan liar. Meski demikian, SBY mengaku pesimistis laporan tersebut akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Malam ini saya jawab tuduhan sadis Antasari bersamaan dengan jalan hukum. Fitnah Antasari terhadap anggota keluarga yang lain juga akan dituntut, meski saya pesimistis keadilan akan berpihak kepada saya, tetapi saya percaya keadilan yang diberikan Allah pasti ada, entah bagaimana datangnya nanti," ucapnya.

(Baca: Dianggap Cemarkan Nama Baik SBY, Antasari Dilaporkan ke Polisi)

Sebelumnya, Antasari menduga SBY terlibat dalam kriminalisasi dirinya. Ia menganggap SBY sebagai inisiator yang membuat skenario yang menyebabkannya selama delapan tahun mendekam di penjara.

Sekitar Maret 2009, Antasari didatangi CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo di rumahnya. Hary mengaku diutus SBY untuk meminta agar mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Tantowi Pohan, yang merupakan besan SBY, tidak ditahan. Antasari meminta SBY mau terbuka soal rekayasa kasusnya itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com