JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rikwanto mengatakan, polisi mengawasi potensi politik uang menjelang hari pemilihan kepala daerah serentak pada 15 Februari 2017 mendatang.
Pengawasan terutama pada "serangan fajar" yang biasanya muncul mendekati hari pemilihan.
"Justru menjelang pemilihan, serangan fajar ini yang ramai H-1, H-2 ini yang ramai untuk politik uang. Makanya kami gembar-gemborkan sekarang," ujar Rikwanto, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (13/2/2017).
Rikwanto mengatakan, Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan juga menegaskan bahwa pelaku politik uang akan ditangkap.
Contohnya, seperti penangkapan dua petugas panitia pemingutan suara di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, karena ketahuan membagi-bagikan uang untuk mencoblos calon tertentu.
(Baca: Ini Kesulitan dalam Mengungkap Politik Uang)
Penangkapan itu dikoordinasikan dulu dengan sentra penegakan hukum terpadu yang terdiri dari penyelenggara pemilu, Kejaksaan Agung, dan Polri.
"Pelaku bisa dikenakan UU Tindak Pidana Pemilu atau UU Tindak Pidana Umum. Kita lihat konteksnya," kata Rikwanto.
Rikwanto mengatakan, umumnya politik uang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
Ia mengimbau masyarakat jika melihat adanya indikasi pembagian uang untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu, maka segera laporkan ke polisi beserta buktinya.
"Bisa jadi lewat rekening, ada itu yang sedang kita pantau, baik yang langsung secara klasik maupun lewat rekening tertentu," kata Rikwanto.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
