Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag Hargai Keputusan Peserta Aksi 11 Februari Batal "Long March"

Kompas.com - 10/02/2017, 14:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -  Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menghargai keputusan aksi 11 Februari 2017 (112) di Jakarta tidak akan ada long march.  Lukman khawatir jika para peserta aksi tetap turun ke jalan justru akan banyak disusupi kepentingan lain.

"Karena long march itu memang rawan, bisa disusupi banyak kepentingan. Jadi itu (long march. red.) ditiadakan," kata Lukman di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat (10/2/2017).

Selain itu, dia mengaku mendengar bahwa peserta aksi 112 akan berkumpul di Masjid Istiqlal untuk melakukan zikir, pembacaan doa, dan tidak melakukan orasi-orasi yang bisa menimbulkan keresahan di antara jamaah yang berbeda-beda paham keagamaannya maupun aspirasi politiknya.

(Baca: Aksi 11 Februari Diubah Jadi Zikir dan Tausiah di Masjid Istiqlal)

"Mudah-mudahan besok itu (aksi 112) berjalan dengan baik sebagaimana yang dijanjikan bahwa mereka hanya akan melakukan doa-doa bersama, zikir bersama," katanya.

Lukman pun mengingatkan bahwa sejumlah ulama telah memberikan imbauan agar aksis berlangsung damai dan tidak turun ke jalan.

"Saya pikir sudah jelas ya, imbauan dari K.H. Maruf Amin selaku Ketua Umum MUI dan Rais Aam PBNU, lalu Pak Haedar Nashir selaku Ketua Umum Muhammadiyah. Itu jelas mengatakan tidak perlu mengerahkan massa ke Jakarta untuk hal seperti itu, cukup berdoa di tempat masing-masing," katanya.

Sebelumnya, aksi berupa doa bersama dan berjalan kaki sepanjang Jalan MH Thamrin, Jakarta, akan digelar pada 11 Februari. Namun, para peserta aksi akhirnya memutuskan untuk menggelar doa bersama di Masjid Istiqlal. Pasalnya, di hari yang sama, sejumlah kandidat akan melakukan kampanye akbar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com