Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pilkada, TNI Bantu Polri Berantas Isu SARA

Kompas.com - 07/02/2017, 06:14 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI menyatakan siap menurunkan jajarannya untuk membantu Kepolisian mengamankan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017.

Salah satu bantuan TNI adalah mengamankan Pilkada dari situasi tak kondusif karena adanya isu SARA.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono menegaskan, TNI akan membantu Kepolisian untuk memproses pihak-pihak yang menyebabkan situasi tak kondusif.

"Kalau kami mengetahui, pasti kami serahkan kepada polisi. Karena kan sudah menghasut, istilahnya," kata Mulyono, seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Mulyono mengatakan, pilkada merupakan pesta rakyat sehingga seharusnya tidak dikotori oleh ulah-ulah sejumlah pihak yang ingin mengganggu kelancaran pelaksanaannya. 

TNI berharap tak ada laporan terkait isu SARA menjelang hari H pemungutan suara.

"Prinsipnya kami tidak ingin hal seperti itu terjadi. Maka deteksi dini kami melalui Babinsa itu kami maksimalkan betul untuk mengantisipasi terjadinya hal yang dimaksudkan. Terkait isu sara," kata Mulyono.

Sementara itu, terkait jumlah personel yang diturunkan, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, TNI menunggu permintaan dari kepolisian.

"TNI sudah menyiapkan pasukannya, kapan diminta dengan kepolisian dan siap memberikan cadangan," kata Gatot.

Namun, ia enggan membeberkan jumlah personel TNI yang diturunkan untuk membantu Polri di setiap wilayah.

"Kan banyak sekali daerah. Jadi permintaannya bervariasi. Saya tidak bisa menyebutkan semua jumlahnya seluruh Indonesia," ujarnya.

Adapun, Polri mempersiapkan 60.000 hingga 70.000 personel untuk mengamankan pilkada serentak.

Lebih dari 4.100 personel di antaranya berasal dari Brimob Polri.

DKI Jakarta dianggap daerah yang paling rawan oleh Polri untuk Pilkada. Namun, tak mengurangi pengamanan di wilayah yang dianggap tidak rawan.

Jika ada kerawanan baru yang muncul menjelang atau saat Pilkada, maka personel dari wilayah terdekat akan dikerahkan untuk membantu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com