Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah SBY, Wiranto Sebut Ada Tata Cara untuk Bertemu Jokowi

Kompas.com - 02/02/2017, 13:06 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo selalu menerima siapa saja yang ingin bertemu. Hal tersebut dikatakan Wiranto untuk membantah pernyataan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Dia juga membantah kabar Presiden Jokowi membatasi diri untuk bertemu dengan SBY.

"Mengenai keinginan Pak SBY bertemu Presiden sebenarnya enggak ada masalah ya. Sejauh yang saya tahu, Pak Jokowi sebagai presiden selalu siap menerima siapa saja ya. Jadi kalau ada isu Presiden membatasi diri, itu tidak benar. Beliau sangat terbuka menerima siapa saja," ujar Wiranto di sela-sela The 3rd Indonesia-Australia Ministerial Council Meeting on Law and Security di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2017).

Namun, Wiranto mengingatkan, ada satu prosedur yang harus dilewati jika SBY ingin bertemu dengan Presiden. Begitu juga jika SBY ingin bertemu dengan dirinya atau Wakil Presiden Jusuf Kalla.

(Baca: SBY: Ada yang Larang Presiden Jokowi Bertemu Saya)

"Seandainya Pak SBY ingin bertemu Pak Jokowi, ketemu saya atau ketemu Wapres tentu ada tata cara. Tentunya ada tata cara yang memang dibutuhkan untuk itu. Bukan satu langkah untuk mencegah beliau bertemu dengan Presiden," ungkap dia.

SBY sebelumnya mengaku ingin bertemu Jokowi. SBY merasa perlu bertemu untuk membicarakan banyak hal terkait berbagai isu, terutama soal tuduhan yang selama ini diarahkan kepadanya.

Keinginan itu disampaikan SBY dalam jumpa pers di kantor DPP Demokrat, Jakarta, Rabu sore. SBY mengaku mendapat informasi dari tiga orang sumber bahwa sebenarnya Jokowi ingin bertemunya. Namun, ada pihak yang melarang.

(Baca: Jika SBY Meminta Bertemu, Jokowi Akan Luangkan Waktu)

"Tetapi, dilarang dua, tiga orang di sekeliling beliau. Dalam hati saya, hebat juga yang bisa melarang Presiden kita untuk bertemu sahabatnya yang juga mantan presiden," ucap dia.

Jokowi sebelumnya sudah bertemu mantan presiden ataupun pimpinan parpol. Pada Kamis (19/1/2017), Jokowi mengundang mantan Presiden ketiga RI, BJ Habibie, ke Istana.

Sementara itu, pertemuan dengan Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, terjadi pada akhir November 2016. Jokowi pernah ditanya soal ada atau tidaknya keinginan dirinya bertemu SBY. Namun, Jokowi tidak menjawab tegas.

"Ya, nanti semuanya akan kita atur," kata Jokowi, Senin (21/11/2016).

Kompas TV Sidang ke-8 Kasus Penodaan Agama Hadirkan Ketua MUI

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com