Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Pemda Tingkatkan Kualitas Sistem Transportasi

Kompas.com - 31/01/2017, 15:53 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.comWakil Presiden Jusuf Kalla berharap agar pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas sistem transportasi daerah. Pasalnya, transportasi merupakan hal penting dalam menunjang seluruh aktivitas masyarakat.

“Angkutan adalah kebutuhan pokok juga, transportasi. Karena tidak ada gerak kita apakah itu masalah perorangan, ekonomi, dan kebutuhan sehari-hari tanpa sistem transportasi yang baik,” kata Kalla saat kegiatan Penyerahan Penghargaan bidang Perhubungan Darat Tahun 2016 di Istana Wapres, Selasa (31/1/2017).

Menurut Wapres, setidaknya ada dua cara untuk mengukur baik buruknya sistem transportasi yang ada, yaitu melalui kelancaran dan keamanan sistem.

Untuk kelancaran, misalnya, dapat diketahui sejauh mana kecepatan yang dapat dicapai sebuah kendaraan ketika melintasi jalan perkotaan.

“Dulu, bisa 30 km/jam, sekarang sebagian besar kota di bawah 20 km/jam. Malah barangkali kalau di Jakarta sedang macet ya (bisa lebih pelan),” kata dia.

Sementara, keamanan sistem transportasi dapat dilihat dari berapa banyak kasus kecelakaan yang terjadi. Untuk 2016, berdasarkarkan data dari kepolisian, kata Wapres, terjadi peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan.

“Tahun 2016 hampir 100.000 kecelakaan yang terjadi, yang meninggal lebih dari 23.000 jiwa meninggal di jalan raya. (Jumlah korban jiwa) meningkat hampir 1.000 orang lebih banyak dibanding tahun lalu,” ujarnya.

Meski demikian, Wapres mengaku, bukan perkara mudah memperbaiki sistem transportasi tersebut. Setidaknya, ada delapan faktor yang mempengaruhi hal tersebut.

Pertama, jumlah penduduk yang terus meningat setiap tahunnya. Hal itu memacu pertumbuhan sistem transportasi yang cukup signifikan.

Kedua, pertumbuhan jumlah kendaraan. Tercatat, setidaknya terjadi kenaikan satu juta mobil dan delapan juta sepeda motor setiap tahunnya. Pertumbuhan itu, kata Kalla, bahkan mengalahkan pertumbuhan jumlah penduduk.

“Ketiga, faktor ekonomi. Karena orang beli mobil baru kalau pertumbuhan ekonominya lebih baik. Dan apabila ada pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, maka arus barang juga bertambah,” kata Kalla.

Selanjutnya, infrastruktur, meliputi panjang dan kualitas jalan itu sendiri. Menurut dia, pertumbuhan penduduk dan jumlah kendaraan tanpa dibarengi pertumbuhan infrastruktur akan memicu terjadinya kemacetan.

Begitu pula kualitas jalan yang buruk, juga akan mempengaruhi laju kendaraan yang akan berdampak terhadap kemacetan dan faktor keselamatan itu sendiri.

Kelima, kemampuan pemda dalam menyediakan sarana transportasi umum. Menurut Wapres, semakin besar kapasitas angkutan umum, maka akan jauh lebih baik.

Namun, banyak daerah yang angkutan umumnya berukuran kecil. Menurut dia, hal itu justru berpotensi menyumbangkan kemacetan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com