Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Patrialis Ingatkan MK Pentingnya Evaluasi Sistem Rekrutmen Hakim

Kompas.com - 29/01/2017, 21:26 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang kini menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK) memunculkan wacana revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki menilai, salah satu persoalan hulunya adalah dari rekrutmen hakim konstitusi yang kini masih belum seragam di antara tiga lembaga yang berwenang menunjuk, yaitu pemerintah, DPR, dan Mahkamah Agung (MA).

"Dalam Pasal 24C UUD 1945 disebutkan bahwa hakim konstitusi diusulkan "oleh" bukan "dari" pemerintah, DPR, dan MA," ujar Suparman dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Sabtu (28/1/2017).

Poin tersebut, kata dia, perlu ditegaskan dalam UU MK mengenai mekanisme penunjukan. Terutama menekankan prinsip transparan dan partisipatif.

Masalahnya, dalam Pasal 20 UU MK disebutkan bahwa tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang.

"Problemnya di sini. Karena mekanisme ditentukan oleh masing-masing lembaga. Ini harusnya direvisi. Ditentukan dalam UU," kata dia.

Ia mencontohkan penunjukan Patrialis yang dilakukan langsung oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebelumnya, SBY sendiri pernah menunjuk hakim konstitusi melalui mekanisme tim seleksi.

Begitu juga pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. "Jaman Pak SBY dia menggunakan berbagai cara. Jaman Bang Buyung (Adnan Buyung Nasution) di Wantimpres pakai tim seleksi tapi periode berikutnya main tunjuk saja. Seperti yang berlaku pada Patrialis," ucap Suparman.

"Jokowi pakai tim seleksi. Terpilih Palguna (Hakim Konstitusi I Gede Dewa Palguna)," sambungnya. Ucapan permohonan maaf dari Ketua MK, Arief Hidayat, menurutnya masih belum cukup.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPR, Saiful Bahri Ruray, mengatakan wacana untuk menata ulang MK berkembang di internal komisi. Mulai dari sistem rekrutmen, pengertian "dari" dan "oleh", hingga informasi bahwa Patrialis ditangkap bukan dalam rangka Operasi Tangkap Tangan.

"Ada usulan dari Pak Akbar Faisal bagaimana kalau kita melakukan gelar perkara ala Komisi III," kata Saiful.

Namun, Saiful mengatakan, kasus yang menimpa Patrialis memengaruhi Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim yang kini tengah bergulir di DPR.

Mekanisme rekrutmen, kata dia, perlu dibuat secara terpadu antara tiga lembaga yang berwenang menunjuk hakim konstitusi. "Mungkin harus diperkuat dengan kejadian ini. Mekanisme rekrutmen," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com