Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Siapkan Penanganan Potensi Ricuh Pilkada

Kompas.com - 26/01/2017, 07:28 WIB
Dani Prabowo

Penulis

CILODONG, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memastikan, TNI siap membantu Polri dalam mengamankan pelaksanaan pesta demokrasi daerah yang bakal digelar di 101 wilayah di Tanah Air. Seluruh potensi ancaman keamanan dalam pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilangsungkan pada 15 Februari mendatang, telah diantisipasi.

"Kita harus mempersiapkan segala kemungkinan terburuk, tapi jangan berprasangaka yang tidak-tidak. Sehingga, masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa dan tenang. Karena ini pesta jadi kan bergembira," kata Panglima usai memberikan arahan pada Apel Komandan Satuan TNI Tahun 2017 di Markas Divisi Infanteri I/Kostrad, Cilodong, Jawa Barat, Rabu (25/1/2016).

Gatot mengaku, ada sejumlah daerah yang mendapat atensi khusus pada pelaksanaan pilkada serentak mendatang, seperti DKI Jakarta dan Aceh. Meski begitu, ia meminta, masyarakat tak perlu khawatir. TNI dan Polri telah menyiapkan hal terbaik untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan.

"Semoga yang lain aman-aman saja," harap dia.

Gatot menambahkan, dalam menjalankan tugas pengamanan, TNI akan menerjunkan tim intelijen serta aparat teritorial, mulai dari bintara pembina desa (babinsa), komandan rayon militer (danramil), hingga komandan daerah militer (dandim).

Nantinya, mereka akan diterjunkan untuk mengumpulkan fakta-fakta di lapangan guna dilaporkan kepada pimpinan satuan masing-masing dan aparat kepolisian setempat.

"Para komandan inilah yang di lapangan nantinya. Sehingga, saya harus tegaskan benar, tidak ada keraguan nantinya dalam melaksanakan tugasnya," ujarnya.

Lebih jauh, Panglima juga menegaskan, posisi TNI yang netral pada perhelatan pilkada serentak tersebut. Ia pun meminta peran aktif masyarakat bila mendapati adanya kecurangan dalam proses pemilihan yang melibatkan TNI.

"Tolong disampaikan namanya siapa, pangkatnya apa, tempatnya dimana, dan apa yang dilakukan. Segera akan saya gerak, segera ditindak," ucap Gatot.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com