Menaker Yakin Ada Pihak yang Mengolah Isu TKA Ilegal Menjadi Isu SARA

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri meyakini ada pihak-pihak yang sengaja mengolah isu masuknya 10 juta tenaga kerja asing (TKA) asal China sehingga bermuatan politik dan bersinggungan dengan persoalan SARA.

Hanif mengatakan, isu tersebut sengaja disebar untuk menggoyahkan posisi pemerintah dan menghambat program-program pembangunan.

Sebab, isu TKA ilegal kemudian bergeser pada sentimen atau kebencian pada etnis tertentu.

Menurut Hanif, isu TKA asal China sudah tiga kali muncul sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Faktanya memang ada TKA, tapi diolah sedemikian rupa menjadi isu SARA dan politik. Makanya ini lebih ke provokasi," ujar Hanif dalam diskusi bertajuk 'SARA, Radikalisme dan Prospek Ekonomi Indonesia 2017' di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Hanif menegaskan bahwa jumlah total TKA tidak mencapai 10 juta orang meski saat ini pemerintah terbuka dengan aliran investasi dari luar negeri.

Berdasarkan catatan Hanif, jumlah total TKA pada tahun 2011 mencapai 72.000 orang. Jumlah tersebut meningkat pada akhir tahun 2016 yakni sekitar 74.000 orang.

Oleh sebab itu, Hanif merasa heran bila isu TKA asal China kembali berhembus kendati peningkatan jumlahnya tidak signifikan jika dibandingkan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Angkanya ya segitu-gitu saja. Jumlah TKA tidak signifikan jika dibandingkan dengan TKI di luar negeri," ujar dia.

Pada kesempatan yang sama, staf ahli Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Bobby Harafinus mengatakan, maraknya isu SARA belakangan ini memberi dampak pada sektor perekonomian meski tidak perlu dikhawatirkan.

Hal tersebut bisa dilihat dari adanya perubahan di pasar keuangan dan pasa modal saat terjadinya aksi unjuk rasa oleh sekelompok organisasi kemasyarakatan pada 4 November 2016 dan 2 Desember 2016.

Meskipun aksi tersebut diklaim murni tuntutan sekelompok masyarakat terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, namun tidak dimungkiri ada penyebaran isu negatif berbau SARA melalui media sosial.

"Isu SARA dan radikalisme berdampak terhadap pasar keuangan. Mulai peristiwa bom Thamrin, unjuk rasa 411 dan 212. Perubahan yang menyolok itu di pasar modal. Memang belum berpengaruh secara umum terhadap perekonomian Indonesia," ujar Bobby.