Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Masyarakat Tampaknya Lebih Senang dan Percaya 'Hoax'..."

Kompas.com - 12/01/2017, 22:59 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais mengatakan bahwa mencuatnya berita-berita palsu atau hoax dipicu oleh adanya fenomena bernama post-truth society di dunia maya.

"Mengapa sekarang menjadi heboh? Karena ada sebuah fenomena yang disebut post-truth society, di mana masyarakat tampaknya lebih senang dan percaya hoax, apakah dalam bentuk fake news atau half-truth, dari pada fakta atau data-data," katanya di Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Hanafi mengatakan, istilah post-truth society ini memang sedikit asing di Indonesia.

Namun, jika melihat keberadaan hoax di dunia maya, hal ini bukan hal baru karena sudah ada sejak internet populer digunakan masyarakat.

"Bisa dibilang, sejak pertama kali kita mengenal internet, maka konsekuensi berupa hoax dan sejenisnya itu sudah ada," kata lulusan magister Kebijakan Publik National University of Singapore itu.

Ia mencontohkan, fenomena post-truth society atau berkembang biaknya hoax ini berhasil mengantarkan kelompok Brexit menginginkan Inggris keluar dari Uni Eropa.

"Ini menjadi salah satu hasil dari mekanisme post-truth yang terus berkembang. Sehingga, kamus Oxford saja tahun lalu menambahkan post-truth sebagai diksi baru. Ini akhirnya menjadi realita di mana hal palsu dianggap menjadi kebenaran," kata Hanafi.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, post-truth sudah tidak bisa dihindarkan karena terjadi di dunia maya sehingga semua orang berpotensi mengkonsumsi konten hoax.

(Try Reza Essra/ant)

Kompas TV Deklarasi "Masyarakat Indonesia Anti Hoax"
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com