Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerataan Akses Kesehatan Jadi Tantangan bagi Menkes

Kompas.com - 12/01/2017, 22:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, pemerataan kesehatan di seluruh Indonesia merupakan tantangan pemerintah. Karena itu, program Nusantara Sehat (NS) diharapkan dapat menjadi salah satu upaya mengurangi kesenjangan kesehatan di daerah.

"Dahulu ada Inpres yang mewajibkan tenaga kesehatan ke daerah. Namun, belakangan Inpres tersebut sudah tidak ada," ujar Nila dalam diskusi "Membangun Kesehatan Indonesia dari Pinggiran" di Jakarta, Kamis (12/1/2017).

"Maka, betapa sulitnya kami melakukan pemerataan, tapi bagaimana pun pemerataan terus kami upayakan," kata dia.

Menkes mengatakan, sejak 2015 Kemenkes mulai menyebar tenaga kesehatan yang bersedia mengabdi di daerah tepi lewat program NS.

Indonesia, kata dia, memiliki permasalahan maldistribusi tenaga kesehatan sehingga dibutuhkan terobosan dalam bidang penguatan layanan kesehatan.

Salah satunya dengan mengirimkan tenaga kesehatan melalui program Nusantara Sehat ke daerah perbatasan, tertinggal dan kepulauan (DPTK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK).

Beberapa inovasi, lanjut dia, dilakukan lewat NS dengan melibatkan kaum muda untuk pembangunan secara umum, khususnya dalam pembangunan kesehatan.

Nusantara Sehat diharapkan dapat mengisi kekurangan-kekurangan terkait kesehatan di DPTK dan DBK.

Menkes menilai jiwa muda para anggota tim Nusantara Sehat tidak hanya memberikan alternatif solusi masalah kesehatan tapi juga membawa inovasi pengembangan masyarakat di wilayah tempat mereka berkarya.

Sedangkan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, Komenkominfo juga mendukung keinginan Kemenkes. Apalagi, Kemenkominfo sedang bersemangat sekali untuk membangun keterjangkauan akses internet di daerah.

Melalui program Palapa Ring, Kemenkominfo ingin meningkatkan akses masyarakat yang terpinggirkan dan yang berada di pinggiran negeri, yang juga bermanfaat untuk kesehatan masyarakat.

Rudiantara mengatakan pihaknya mendukung pembangunan kesehatan, terutama dalam aspek keterjangkauan akses jaringan komunikasi dan internet, khususnya di daerah tertinggal.

Mengacu pada Perpres 131 tahun 2015 telah ditetapkan sebanyak 122 kabupaten sebagai daerah tertinggal.

"Daerah ini kita petakan. Dari sejumlah Puskesmas yang ada di daerah tersebut, berapa yang harus terhubung internet? Lalu tujuannya diperjelas apakah untuk konektivitas antarpuskesmas atau pelayanan bagi masyarakat? Mari berpikir praktis. Let's make a simple and make people happy," kata Rudiantara.

(Anom Prihantoro/ant)

Kompas TV Gempa Aceh, Menkes: Staf Kami Sudah Bergerak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com