Ditolak Penerbit, Penulis "Jokowi Undercover" Cetak Sendiri Bukunya

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto mengatakan, Bambang Tri Mulyono pernah mengajukan bukunya, Jokowi Undercover: Melacak Jejak Sang Pemalsu Jatidiri, ke sejumlah penerbit.

Namun, para penerbit itu menolak karena konten yang ditulis dalam buku dianggap hanya opini pribadi.

"Dia mencoba lewat penerbit, tetapi ditolak karena sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan," ujar Rikwanto di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/1/2017).

Akhirnya, Bambang mencari percetakan biasa dan mencetaknya sendiri. Pemasarannya pun bukan ke toko-toko buku, melainkan di akun Facebook pribadinya, Bambang Tri.

Rikwanto mengatakan, pihaknya akan mencari tahu di mana Bambang mencetak buku-buku tersebut.

"Kami sedang lacak cetaknya di mana tempatnya," kata Rikwanto.

Polisi juga menelusuri siapa saja yang membeli buku itu dari Bambang. Hingga saat ini pun belum diketahui berapa eksemplar buku yang sudah terjual.

"Distribusinya masih kami lacak. Sudah berapa pemesan, siapa saja, tentunya ada alamat lewat internet," kata Rikwanto.

Salah satu hal yang Bambang tulis dalam bukunya ialah menyebut Jokowi telah memalsukan data saat mengajukan diri sebagai calon presiden 2014 lalu.

Ia juga menyebut Desa Giriroto, Boyolali, merupakan basis Partai Komunis Indonesia (PKI) terkuat se-Indonesia, padahal PKI telah dibubarkan sejak 1966.

Bambang dianggap menuliskannya seolah-olah hal tersebut nyata tanpa memiliki dokumen pendukung tulisannya itu.

(Baca juga: Polisi Sebut Buku "Jokowi Undercover" Disusun Tanpa Akurasi Data)

Tak hanya itu, Bambang juga dianggap menebarkan kebencian terhadap kelompok masyarakat yang bekerja di dunia pers. Ia menyebut bahwa sosok Jokowi dan Jusuf Kalla muncul atas keberhasilan media massa dan melakukan kebohongan terhadap rakyat.

Bambang dikenakan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Bambang juga dijerat Pasal 28 ayat 2 UU ITE karena menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Selain itu, Bambang dianggap melanggar Pasal 207 tentang penghinaan terhadap penguasa.