Pemerintah Diminta Awasi Ketat Standar Pelayanan Kapal

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, pemerintah harus melakukan pengawasan ketat soal standar pelayanan minimal sebuah kapal.

Hal ini dikatakannya merespons peristiwa terbakarnya Kapal Motor (KM) Zahro Express pada Minggu (1/1/2017) kemarin.

Djoko menyebutkan, ketentuan soal standar pelayanan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Layanan Penumpang Angkutan Laut.

"Fungsi pengawasan harus diperketat. Pelabuhan itu ada yang dikelola pemerintah pusat dan Pemda," kata pengamat dari Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Semarang, Jawa Tengah, ini, saat dihubungi, Senin (2/1/2017).

Pengawasan itu termasuk jumlah penumpang yang diangkut.

Menurut Djoko, seringkali penyebab kecelakaan kapal laut karena kapasitas penumpang yang melebihi batas maksimal.

Hal ini diketahui dari perbedaan jumlah penumpang yang diangkut dengan daftar manifes resmi.

"Selalu terjadi kalau kecelakaan kapal itu mesti manifesnya tidak sama. Selalu begitu," kata Djoko.

Menurut lembar surat izin berlayar KM Zahro Express yang diperoleh Kompas.com, ada 100 orang yang terdaftar di manifes.

Kapal itu berlayar dari Pelabuhan Muara Angke menuju Pulau Tidung pukul 07.00 WIB.

Akan tetapi, berdasarkan informasi, ada sekitar 251 penumpang yang naik ke kapal tersebut sebelum terbakar.

Belum ada yang bisa memastikan soal data dan jumlah pasti penumpang karena banyak yang tidak tercatat pada daftar manifes awal perjalanan.