Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KY Sebut Turunnya Jumlah Sidang MKH Tak Jamin Baiknya Perilaku Hakim

Kompas.com - 29/12/2016, 10:09 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) mengakui adanya penurunan angka jumlah hakim bermasalah yang diajukan ke sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) pada tahun ini, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Namun, penurunan angka ini diminta untuk tidak menjadi acuan bahwa perilaku hakim sudah semakin baik.

"Melihat tren yang terjadi, memang terdapat penurunan kuantitas sejak tiga tahun terakhir. Namun, kita tidak bisa mengambil simpulan terlalu cepat untuk menyatakan bahwa hakim makin baik perilakunya," kata Farid melalui keterangan tertulisnya, Kamis (29/12/2016).

Pernyataan tersebut disampaikan Komisioner KY, Farid Wajdi, menanggapi hasil catatan Mahkamah Agung (MA) yang dipaparkan dalam konferensi pers refleksi akhir tahun di Kompleks MA, Jakarta, kemarin, Rabu (28/12/2016).

MA menyebutkan bahwa jumlah hakim yang disidangkan MKH pada 2014 sebanyak 13 orang, kemudian pada 2015 sebanyak enam orang, dan per 27 Desember 2016 hanya berjumlah tiga orang.

Kemudian, MA menyebut bahwa sepanjang 2016 hanya dua orang hakim dipecat alias diberhentikan dengan hormat. Jumlah ini lebih sedikit dibanding 2015 yang sebanyak enam orang.

(Baca juga: Ketua MA: Pemecatan Hakim Menurun pada 2016)

Farid mengatakan, Tim Analisis Media KY mencatat, sepanjang 2016 saja terdapat 28 pejabat pengadilan yang bermasalah dan kasusnya mencuat ke media.

Rinciannya, lima orang yang bermasalah itu merupakan pejabat pengadilan nonhakim dan 23 orang lainnya merupakan hakim.

Selain itu, lanjut Farid, sejak Februari 2016 hingga awal September 2016 masih ada aparat pengadilan, khususnya hakim, yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Begitu juga dengan catatan laporan pengaduan di internal KY mengenai dugaan pelanggaran kode etik hakim. Farid mengatakan, jumlahnya tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya.

"Sehingga, penurunan dari jumlah MKH tidak bisa jadi acuan," kata dia.

Farid juga mengakui bahwa jumlah hakim bermasalah dan disidangkan dalam MKH semakin menurun pasca-kenaikan gaji hakim melalui PP 94/2012. Namun, bukan berarti kebijakan ataupun sistem yang diterapkan sudah tepat. 

"Signifikansi PP 94/2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim dalam berkontribusi menekan kebutuhan hakim untuk bertindak buruk memang benar adanya. Tapi, apakah ia (kenaikan gaji menjadi) satu-satunya solusi lantas semua masalah selesai? Tentu saja tidak," ujar Farid.

Kompas TV Lawan Mafia Peradilan!- Satu Meja Spesial Eps 145 bagian 6
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com