Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demo Kasus Ahok Dinilai Tak Berdampak Buruk bagi Ekonomi

Kompas.com - 02/12/2016, 16:21 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menilai aksi terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tak berdampak butuk bagi perekonomian negara.

Namun, itu berlaku selama aksi dijalankan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut dia, aksi tersebut justru bisa menggerakan ekonomi rakyat.

"Kita bisa lihat, misalnya pedagang, angkringan dan jajanan di jalanan justru mendapat dampak positif," ujar Heri melalui keterangan tertulis, Jumat (2/12/2016).

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Elemen masyarakat dari berbagai kalangan bersiap untuk melaksanakan shalat Jumat di kawasan silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2016). Masyarakat menggelar doa bersama serta mendoakan kesatuan Indonesia dan massa juga mendesak pihak terkait agar segera menuntaskan kasus dugaan penistaan agama.
"Banyak dari mereka mengaku justru penjualannya meningkat karena demo. Banyak yang beli. Ini positif," kata dia.

Meski begitu, ia menyarankan agar kewaspadaan tetap ada jika ada permainan para spekulan yang ingin memetik keuntungan dari gejolak yang ada.

Hal ini sebagaimana yang terjadi saat Donald Trump menang di pilpres Amerika Serikat atau Trump effect, dan keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Ketika itu, isu dimainkan oleh para spekulan di pasar dan lalu mendistorsi rupiah dan IHSG.

Pada tataran makro, lanjut dia, Indeks Harga Sham Gabungan (IHSG) naik 33 poin di level 5.362 saat demo 4 November 2016, meski sempat turun 21 poin atau 0,41 persen ke level 5.307 dengan dana investasi asing yang keluar dari pasar saham Indonesia sebesar Rp 200 miliar.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Elemen masyarakat dari berbagai kalangan saat mengantri mengambil air wudhu sebelum melaksanakan shalat Jumat di kawasan silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2016). Masyarakat menggelar doa bersama serta mendoakan kesatuan Indonesia dan massa juga mendesak pihak terkait agar segera menuntaskan kasus dugaan penistaan agama.
Di sisi lain, nilai tukar rupiah ditutup menguat 7 persen atau 0,05 poin ke level 13.068 per dollar As. Di mana pada awal pembukaan cukup terkoreksi Rp 13.088 per dollar AS.

"Ini berarti bahwa pasar merespon positif atas aksi demonstasi yang berlangsung tertib, aman, dan damai," ujar politisi Partai Gerindra itu.

Ia pun berpendapat bahwa aksi tersebut sangat baik karena massa yang berpartisipasi sudah semakin dewasa. Sikap tersebut menurutnya harus dijaga dan dirawat terus menerus.

"Pada konteks ini, hukum harus menjadi panglima. Hukum harus dijalankan seadil-adilnya. Jangan ada pilih kasih," kata Heri.

Kompas TV Peserta Aksi 2 Desember Jalan Kaki Menuju Jakarta
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com