Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ancam Copot Menteri Pariwisata

Kompas.com - 01/12/2016, 15:56 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengancam akan mencopot Menteri Pariwisata Arief Yahya jika tidak berhasil memenuhi target kunjungan wisatawan yang sudah ditentukan.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat ia membuka Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Awalnya, Jokowi mengungkapkan bahwa potensi pariwisata di Indonesia sangat besar. Investor mancanegara juga saat ini sudah banyak yang datang ke Indonesia untuk menanamkan investasinya di bidang pariwisata.

(Baca: Jokowi Sebut Pariwisata Indonesia Sudah Dipromosikan di Times Square New York)

"Artinya juga akan masuk ke sisi properti karena yang datang banyak juga pemilik hotel, properti besar," ucap Jokowi.

Pemerintah, lanjut Jokowi, sedang mengembangkan 10 destinasi wisata baru, baik yang berada di Danau Toba, Wakatobi, Pulau Komodo, Labuan Bajo, Mandalika, maupun Nusa Tenggara Timur.

Lalu, Jokowi pun menyinggung mengenai target yang sudah ia berikan kepada Menpar.

"Saya kira dengan pengembangan pariwisata ini kita harapkan 2019 target saya kepada Menpar, dari tahun lalu hanya 9 juta wisatawan ke Indonesia, saya targetkan 2019 harus sudah mencapai 2 kali lipat, yaitu lebih dari 20 juta," ucap Jokowi.

(Baca: Jokowi: Indonesia Capai 20 Juta Wisatawan dalam 2-3 Tahun Mendatang)

Jokowi mengungkapkan, Malaysia saat ini sudah didatangi 24 juta wisatawan mancanegara tiap tahunnya. Sementara itu, Thailand sudah mencapai 29 juta wisatawan.

"Padahal, destinasi, lokasi wisata kita, jauh lebih baik dan banyak, tetapi hanya 9 juta. Target saya ke Menpar 20 juta. Kalau enggak ketemu 20 juta, ya dicopot," ucap Jokowi.

Kompas TV Forum CEO Soroti Masalah Infrastruktur Pariwisata

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com