Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Jokowi, Ini Pesan di Balik Kata "Makar" dan "Persatuan Indonesia"

Kompas.com - 30/11/2016, 16:19 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengakui, belakangan ini kata "makar" dan "persatuan Indonesia" sering dilontarkan oleh pejabat di pemerintah.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian adalah orang yang pertama kali melontarkan adanya upaya makar.

Sementara itu, kata "persatuan Indonesia" kerap dilontarkan Presiden sendiri.

Jokowi mengatakan, terdapat pesan di balik kedua kata itu.

"Ini untuk peringatan dan mengingatkan kita semuanya," ujar Jokowi di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

(Baca: Prabowo Ingatkan Menggulingkan Pemerintahan Ciptakan Budaya Politik yang Buruk)

Kata "persatuan Indonesia", kata Jokowi, sebagai pengingat bahwa Indonesia terdiri dari suku, agama, ras, dan bahasa yang berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya tetap satu juga.

"Menunjukkan betapa kita ini beragam. Betapa kita ini majemuk," ujar Jokowi.

Sementara itu, soal kata "makar", pemerintah juga ingin memberi pesan bahwa Indonesia memiliki konstitusi dan undang-undang yang harus ditaati oleh seluruh warga negara, tanpa terkecuali.

(Baca: Demokrat: Kalau Mau Jadi Presiden dan Wapres Ikut Pemilu, Jangan Makar)

"Kenapa ada yang menyampaikan makar? Untuk mengingatkan bahwa kita ini punya konstitusi yang mengatur pilkada, pemilihan presiden, pemilihan legislatif. Semua sudah diatur," ujar Jokowi.

"Hanya mengingatkan bahwa yang terpilih di DPR/MPR itu sudah lewat proses yang panjang, termasuk presiden dan wakil presiden juga sama," kata dia.

(Baca: Demokrat Minta Pemerintah Tak Berlebihan Tanggapi Isu Makar)

Jokowi menampik bahwa kata-kata tersebut dilontarkan oleh pemerintah lantaran kondisi keamanan dan pertahanan negara dalam keadaan genting.

"Ini bukan karena kondisi negara (genting), enggak. Jangan ada pikiran yang aneh-aneh ke mana-mana. Masyarakat bekerja sebagaimana biasanya saja," ujar Jokowi.

Kompas TV Kapolri Bantah Sebut Peserta Aksi 411 Terlibat Makar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com