Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Akan Tanyakan Kasus Ahok, Isu Makar, dan Buni Yani kepada Kapolri

Kompas.com - 25/11/2016, 17:00 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR menjadwalkan pemanggilan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Senin (28/11/2016).

Rapat kerja tersebut sedianya dijadwalkan pekan lalu, tetapi batal.

Sejumlah poin akan didalami Komisi III, salah satunya soal kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Gubernur non-aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Kami apresiasi langkah Polri dalam melakukan penegakan hukum dan menjaga Kamtibnas," ujar Anggota Komisi III Masinton Pasaribu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (25/11/2016).

Selain itu, Komisi III juga akan menanyakan soal isu adanya upaya makar yang pernah disampaikan Tito.

Berbagai reaksi muncul atas isu ini. Ada yang menganggapnya sebagai sesuatu yang harus diantisipasi, tetapi ada juga yang menilai akan menimbulkan keresahan.

"Itu sinyalemen. Tentu berdasarkan informasi baik intelijen maupun di lapangan," kata Masinton.

Kasus terbaru, penetapan Buni Yani sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya juga akan menjadi salah satu poin yang akan didalami.

Mengingat isu tersebut banyak disorot oleh publik.

Wakil Ketua Komisi III Mulfachri Harahap mengatakan, Kepolisian perlu menjelaskan kepada masyarakat alasan penetapan tersangka terhadap Buni Yani.

"Saya tidak mau mengatakan bahwa saya ragu atas hasil proses penyelidikan Kepolisian yang kemudian menetapkan Buni yani sebagai tersangka," kata Mulfachri.

"Saya ingin katakan, polisi harus bisa jelaskan ke masyarakat bagian mana yang dilakukan Buni Yani yang bisa dikualifikasikan sebagai tindakan yang menghasut," lanjut dia.

Kompas TV PDIP: Ancaman Makar itu Ada- Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com