Polri Belum Terima Pemberitahuan Aksi 25 November

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, kepolisian belum menerima surat pemberitahuan aksi demonstrasi yang berlangsung besok, Jumat (25/11/2016).

Padahal, sedianya surat pemberitahuan itu dilayangkan tiga hari sebelum hari-H.

"Surat pemberitahuan demo besok belum ada kalau di Mabes Polri," ujar Martinus di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (24/11/2016).

Sementara itu, kata Martinus, di beberapa daerah lain sudah ada pemberitahuan bahwa ada aksi serupa untuk besok.

Padahal, surat pemberitahuan itu harus diajukan untuk persiapan pengamanan Polri dan dikeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan.

"STTP dikeluarkan apabila memenuhi persyaratan seperti dia memiliki penanggungjawab lapangan, alat peraga apa saja yang dibawa, apa saja yang akan disampaikan," kata Martinus.

Namun, meskipun STTP tak terpenuhi atau tak ada pemberitahuan sekalipun, polisi tetap mengerahkan personel untuk mengamankan aksi.

Pengawasan yang dilakukan pun akan lebih ketat untuk mengantisipasi aksi yang lebih besar dari sebelumnya.

"Indikasinya kita bisa tahu bahwa ini kegiatan yang tanpa dikomunikasikan dengan pihak kepolisian. Ini indikasi bahwa tidak mau bekerjasama dalam kegiatan ini untuk bisa berjalan dengan baik," kata Martinus.

Pengamanan ekstra akan dilakukan di pusat-pusat keramaian, seperti di jalan protokol, di gedung DPR, sekitaran Istana Merdeka, dan pusat aktivitas masyarakat.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sebelumnya mengatakan, pihaknya akan menjaga ketat aksi pada 25 November 2016. Sebab, aksi tersebut berpotensi berujung pada upaya penggulingan pemerintahan.

(Baca: Kapolri Sebut Ada Rapat untuk "Kuasai" DPR pada Aksi 25 November)

Tito mengaku mendapat informasi bahwa ada "penyusup" di balik aksi demo tersebut dan akan menduduki gedung parlemen Senayan, Jakarta.

"Kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, termasuk pasal makar," ujar Tito.

Terlebih lagi, Tito mendapat informasi bahwa ada sejumlah rapat terkait upaya menguasai DPR.

"Bila ada upaya-upaya seperti itu, kita akan lakukan upaya pencegahan dengan memperkuat gedung DPR/MPR," kata Tito.

(Baca juga: FPI: Sejauh Ini Tak Ada Rencana Demo 25 November)