Jokowi Didesak Minta Pemerintah Myanmar Hentikan Kekerasan Terhadap Warga Rohingya

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Presiden Joko Widodo mengambil sikap atas tindak kekerasan terhadap warga Rohingya oleh Pemerintah Myanmar.

Komnas HAM menilai, hingga kini belum ada kebijakan atau langkah-langkah penanganan sebagai bentuk upaya menghentikan tindakan kekerasan militer Myanmar, meskipun aksi kekerasan tersebut telah menyedot perhatian dunia internasional.

Wakil Ketua Internal Komnas HAM Ansori Sinungan mengatakan, sebagai bagian dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Presiden Jokowi bisa menunjukkan sikap dengan meminta Pemerintah Myanmar untuk menghentikan aksi kekerasan terhadap warga Rohingya.

"Mendesak Pemerintah Indonesia untuk menekan Pemerintah Myanmar agar menghentikan kekerasan militer atas warga etnis Rohingya di Provinsi Rakhine," ujar Ansori, di Komnas HAM, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Komnas HAM juga akan meminta Komite Nobel Perdamaian mencabut nobel yang pernah diterima Aung San Suu Kyi pada 1991, jika pemerintah Myanmar tetap melakukan aksi kekerasan terhadap warga Rohingya.

"Karena (Aung San Suu Kyi) tidak melakukan upaya optimal dalam mendukung terciptanya perdamaian dan persaudaraan antarsesama mengingat ia (Aung San Suu Kyi) memegang posisi yang cukup strategis di Pemerintahan Myanmar," kata Ansori.

Aung San Suu Kyi merupakan veteran pejuang HAM di Myanmar.

Ia menjabat sebagai State Counsellor atau penasihat negara sejak 6 April 2016.

Aung San Suu Kyi dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian atas perjuangannya memajukan demokrasi dan menentang kekuasaan rezim militer di Myanmar tanpa menggunakan kekerasan.

Sebelumnya, lebih dari 1.000 rumah di sejumlah desa Rohingya dihancurkan di wilayah utara Myanmar yang kini dikendalikan militer.

Kesimpulan soal kehancuran itu diperoleh dari analisis citra satelit dari Human Right Watch (HRW) yang dirilis Senin (21/11/2016), yang langsung dibantah pemerintah.

Sejak serangan maut di perbatasan Myanmar-Banglades bulan lalu, Pemerintah Myanmar mengerahkan militernya ke kawasan yang banyak dihuni etnis Rohingya.

Menurut catatan PBB, selama satu bulan terakhir sedikitnya 30.000 orang mengungsi akibat kekerasan yang berlanjut.

Separuh dari para pengungsi meninggalkan kampung halaman mereka hanya dalam dua hari ketika puluhan orang tewas ditembaki helikopter serbu milik militer Myanmar.

Sudah lebih dari 70 orang tewas dan 400 orang lainnya ditahan sejak militer mengendalikan dan menutup kawasan tersebut.