JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, partainya memiliki alasan terkait rencana menempatkan Setya Novanto kembali sebagai Ketua DPR.
Jika terealisasi, maka Novanto akan menggeser Ade Komarudin yang kini menduduki posisi tersebut.
Yorrys menyebutkan, penempatan Novanto bagian dari strategi jangka panjang Golkar.
Golkar memiliki visi jangka panjang pada 2045 yakni menjadikan Indonesia sebagai welfare state.
Target tersebut, kata Yorrys, bisa dicapai jika Golkar menempatkan kadernya sebagai Presiden dan Ketua DPR pada 2024.
(Baca: Jika Jadi Ketua DPR, Kontroversi Kebijakan Novanto Diprediksi Kembali)
Namun, ia membantah bahwa hal ini terkait keinginan Golkar mengusung calon sendiri pada 2019.
"Ini tidak soal pencapresan (pencalonan presiden) 2019. Kami sudah berkomitmen untuk mengusung Pak Jokowi di Pemilu 2019," kata Yorrsy di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (23/11/2016).
"Jokowi kan enggak bisa tiga kali, makanya melalui proses ini (pengembalian Novanto ke Ketua DPR), kami berharap bisa mencapai target-target tadi, yakni 2024 dan 2045," lanjut dia.
Rapat pleno DPP Partai Golkar yang memutuskan akan mengajukan Novanto kembali menjadi Ketua DPR dilakukan pada Senin (21/11/2016).
Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, keputusan ini diambil dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait kasus "Papa Minta Saham" yang menyeret nama Novanto.
Keputusan MK tersebut dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang tidak pernah menjatuhi hukuman untuk Novanto.
Adapun, Novanto mundur dari kursi ketua DPR pada Desember 2015 lalu karena tersangkut kasus "Papa Minta Saham".
Ia dituding mencatut nama Jokowi untuk meminta saham kepada PT Freeport Indonesia.