MKD Sebut Ada Tiga Laporan Etik Terkait Ketua DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Sarifuddin Sudding mengatakan, hingga saat ini ada tiga laporan yang diterima MKD terkait Ketua DPR RI Ade Komarudin.

Rapat internal MKD telah memutuskan ketiga laporan tersebut ditindaklanjuti.

"Ada 36 anggota komisi VI yang melaporkan Pak Ade Komarudin, ada laporan anggota Baleg kepada Pak Ade Komarudin, dan ada juga masyarakat umum melaporkan Pak Ade Komarudin terkait tandatangan palsu," ujar Sudding, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2016).

Sudding mengatakan, laporan anggota Badan Legislasi (Baleg) terhadap Ade berkaitan dengan masalah pengajuan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan (RUU Pertembakauan).

RUU tersebut telah lama selesai pada tahap harmonisasi di Baleg dan diajukan kepada Pimpinan DPR, tetapi tak kunjung dibawa ke rapat paripurna.

Namun, Sudding enggan merinci lebih jauh soal laporan ini. 

Pada Rabu (23/11/2016) besok, MKD akan menggelar sidang terkait laporan 36 anggota Komisi VI terhadap Ade.

"Besok kami mulai sidang. Kami panggil pihak pengadu, 36 anggota dewan dari Komisi VI lalu berikutnya kami sudah jadwalkan pemanggilan-pemanggilan berikutnya, yaitu kesekjenan, Menteri BUMN dan terakhir akan kami panggil Teradu Saudara Ade Komarudin," kata Sudding.

Sebelumnya, Ade dilaporkan ke MKD karena dianggap melanggar Pasal 86 ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) tentang kewenangan Pimpinan DPR.

Ia dinilai telah menandatangani surat undangan rapat penyertaan modal negara (PMN) dari Komisi XI untuk mengundang beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang merupakan mitra kerja Komisi VI. 

Selain itu Ade dianggap melanggar UU MD3 karena mengundang sembilan BUMN yang mendapatkan PMN untuk rapat di DPR.

Sembilan BUMN tersebut ialah PT Hutama Karya, Perum Bulog, PT Angkasa Pura, PT Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT Industri Kereta Api, PT Krakatau Steel, PT PLN, dan PT Jasa Marga.