Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Minta Polisi Selidiki Penyebar Isu "Rush Money"

Kompas.com - 18/11/2016, 11:01 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Ade Komarudin meminta aparat kepolisian menyelidiki asal-usul penyebar gerakan penarikan uang secara besar-besaran atau rush money pada 25 November mendatang.

Ade menilai isu tersebut mampu mengancam stabilitas ekonomi Indonesia.

"Kita harus meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki siapa yang melakukan itu," ujar Ade di Kompleks Parlemen, Jumat (18/11/2016).

"Karena itu adalah tindakan tidak terpuji dan tindakan yang bisa membuat negara ini menjadi tidak baik karena ulah satu orang itu," kata dia.

Politisi Partai Golkar itu menyebut, penyebaran isu rush money termasuk ke dalam sebuah tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, pelaku perlu diusut untuk meminimalisasi dampak yang terjadi.

"Itu membahayakan. Saya minta benar aparat kepolisian untuk menyelidiki dan cepat ditemukan siapa pelaku tindakan itu. Karena itu kriminal, tindakan tidak terpuji, tindakan tidak baik," ucapnya.

Sebelumnya Menko Perekonomian Darmin Nasution menyebut isu rush money dilontarkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di media sosial.

"Janganlah mengada-ada, itu namanya sudah mengalihkan langkah (politik) ke ekonomi," ujar Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

(Baca: "Rush Money 25 November", Gerakan Mengada-ada...)

Gerakan rush money berkembang bersamaan dengan rencana aksi demonstrasi kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Darmin sendiri menilai pihak-pihak yang menyebarkan gerakan rush money adalah orang-orang yang tidak mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.

Sebab, isu politik yang saat ini sudah ada dalam proses hukum dikaitkan dengan ekonomi.

"Padahal, itu persoalan politik. Itu namanya sudah tidak negarawan," kata Darmin.

Ia menuturkan, jika penarikan uang dilakukan secara besar-besaran, itu akan berdampak buruk pada ekonomi. Ia juga memastikan tidak akan ada yang diuntungkan dari gerakan tersebut.

Kompas TV Ketua DPR Harapkan Kuota Haji Indonesia Bertambah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Operasi Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh, Tersangka Terima Upah Rp 10 Juta per Kilogram

Nasional
Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Ramai Unjuk Rasa jelang Putusan MK, Menko Polhukam: Hak Demokrasi

Nasional
Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Dampingi Jokowi Temui Tony Blair, Menpan-RB: Transformasi Digital RI Diapresiasi Global

Nasional
Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Sekjen Gerindra Ungkap Syarat Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Pelaku Penyelundupan Sabu Malaysia-Aceh Sudah Beraksi Lebih dari Satu Kali

Nasional
Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Menkominfo Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" di Indonesia Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Bareskrim Usut Dugaan Kekerasan oleh Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Korban Kaji Opsi Laporkan Ketua KPU ke Polisi Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Sindir Kubu Prabowo, Pakar: Amicus Curiae Bukan Kuat-Kuatan Massa

Nasional
OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi 'Online'

OJK Sudah Perintahkan Bank Blokir 5.000 Rekening Terkait Judi "Online"

Nasional
Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Bareskrim Ungkap Peran 7 Tersangka Penyelundupan Narkoba di Kabin Pesawat

Nasional
Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Pengacara Minta DKPP Pecat Ketua KPU Imbas Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com