Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Duga Ada Upaya Sistematis di Balik Penghadangan Kampanye Ahok-Djarot

Kompas.com - 16/11/2016, 22:59 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim sukses Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat menduga ada upaya sistematis untuk menjegal sepasang calon tersebut pada Pilkada DKI Jakarta.

Dugaan ini muncul karena adanya peristiwa penolakan warga pada kampanye Ahok-Djarot di sejumlah kawasan.

Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi mengatakan, dari bukti yang diperoleh, penolakan tersebut dilakukan oleh orang yang sama, dengan mengaku sebagai warga setempat.

Akan tetapi, penolakan dilakukan di lokasi yang berbeda.

"Apa enggak aneh ini? Semua terekam di kamera kami," kata Fayakhun, di Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Ia mengatakan, masyarakat yang tidak menyukai calon petahana dapat memilih kandidat lain yang dianggap lebih layak memimpin Jakarta.

Namun, ia menyesalkan adanya tindakan penolakan yang dianggap merusak tatanan demokrasi.

"Kalau sudah menghadang saat kami mau jalan kampanye, ini yang namanya menodai demokrasi," ujar dia.

Sementara itu, Sekretaris DPW Nasdem DKI Jakarta, Wibi Andrino, menegaskan, pihaknya telah melaporkan kasus penghadangan tersebut ke Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta.

Ia berharap, Bawaslu menindak tegas pelaku yang telah menghalangi proses kampanye.

"Kami minta komitmen Bawaslu agar hal-hal ini disikapi tegas dan cepat, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Wibi.

Politisi PDI Perjuangan, Aria Bima, mengatakan, meski ada penghadangan di sejumlah wilayah, hal itu tidak menyurutkan keinginan Ahok-Djarot untuk menyapa warga.

Ia memastikan, proses kampanye akan tetap dilakukan cagub-cawagub tersebut sebagaimana mekanisme yang diatur oleh KPU.

"Kami mohon aparat KPU dan Bawaslu juga ikut mengawal proses pilkada sampai selesai," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com