Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Berencana Bentuk Tim Khusus Operasi Tangkap Tangan

Kompas.com - 16/11/2016, 08:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, lembaganya berencana untuk membuat tim khusus yang hanya mengurus operasi tangkap tangan (OTT).

"Kami nanti fokus taruh 25 orang untuk OTT dan selebihnya itu menangani perkara yang kami sebut case building, membangun kasus," ujar Alex di gedung KPK Jakarta, Selasa (15/11/2016).

"Jadi ada tenaga untuk lebih mengefektifkan penanganan perkara apalagi tahun baru, penanganan korupsi ada penambahan jumlah kasus yang kami tangani," kata dia.

Hingga saat ini, KPK di bawah kepemimpinan Alexander Marwata, Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Saut Situmorang dan Laode M Syarif yang dilantik pada 21 Desember 2016 sudah melakukan 13 OTT.

"Kami sudah berusaha melakukan evaluasi terkait penanganan perkara yang ditangani KPK, kira-kira apakah masih bisa ditingkatkan?" ucap Alexander.

"Dari evaluasi (jumlah kasus) masih bisa ditingkatkan tapi harus ada periode penanganan. Kami punya sekitar 200 orang pegawai mulai termasuk dumas (pengaduan masyarakat), penyelidik," tuturnya.

Alex mengatakan, KPK menargetkan dapat menangani 200 kasus pada 2017.

"Tahun depan kalau bisa 200 kasus. Tentu ini tidak hanya jumlah tapi kualitasnya. Kasus ini dibangun dari awal, tentu kami tetap koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain, kalau cukup alat bukti, nanti kami supervisi untuk menjaga kualitas," ujar dia.

Menurut Wakil Ketua KPK lainnya Laode Muhammad Syarif, pada 2016, KPK sudah menangani 122 perkara.

"Sampai saat ini untuk tahun 2016, KPK telah menangani 137 tersangka. Itu terdiri dari 122 perkara, yang terdiri atas 81 perkara diungkap pada tahun 2016 ini sedangkan 41 perkara adalah bawaan dari tahun-tahun sebelumnya," kata Laode.

Ia bersama empat pimpinan lain juga berjanji akan menentukan kasus-kasus lama yang belum terselesaikan.

"Karena kami sudah sepakat berlima semua kasus yang lama harus kami tuntaskan dengan segera. Sehingga tidak ada membuat tersangka berada dalam ketidakpastian, ini akan membuat tersangka sakit sendirinya," ucap Laode.

Meski punya banyak tunggakan kasus, Laode berjanji KPK tetap menjaga kualitas.

"Dari 130 tersangka ini dan kami masih punya waktu bulan ini sampai bulan depan lagi untuk menyelesaikan, mudah-mudahan. Jadi tetap menjaga kualtias dan kuantitas," kata Laode.

(Desca Lidya Natalia/ant)

Kompas TV Inilah Solusi untuk Berantas Pungutan Liar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com