Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Dianggap Malas, Fraksi PKS Minta Penilaian Obyektif

Kompas.com - 15/11/2016, 09:51 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta mengatakan, fenomena anggota DPR dinilai malas bukanlah hal baru.

Sukamta mengaku bahwa memang ada sejumlah anggota yang malas namun jumlahnya hanya sedikit.

Terkait dengan kehadiran anggota dewan yang trennya terus menurun di setiap masa sidang, Sukamta mengatakan ada dua klasifikasi.

Pertama, yang memang malas. Kedua, yang sibuk dengan alat kelengkapan dewan (AKD) sehingga jadwal mereka sering bertumbukan. Kelompok kedua yang dianggap Sukamta paling banyak di DPR.

"Masalah ini perlu dipecahkan oleh pimpinan. Kemarin sudah dicoba dengan mengurangi hari reses, tidak ada kunjungan kerja ke luar negeri bagi pansus, dan lainnya. Tetap masih saja tumbuk-tumbukan," ujar Sukamta saat dihubungi, Senin (14/11/2016).

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, perlu ada kajian, apa yang menjadi penyebab para anggota dewan tak hadir. (Baca: Anggota DPR Makin Malas)

Selain bisa saja agendanya bertabrakan dengan agenda lain, ada waktu-waktu dimana anggota dewan tak perlu mengisi tanda tangan di rapat paripurna.

"Apa karena malas atau karena ada tugas lain di luar kantor. Seperti ada rapat pansus atau panja yang sedang membahas undang-undang di Wisma Kopo atau tempat lain yang mengakibatkan anggota pansus tersebut tidak bisa hadir di paripurna," tutur Jazuli.

"Karena kalau sedang konsinyering rapat pansus enggak boleh juga dia hadir dan tanda tangan di paripurna, " kata dia.

(Baca juga: Ketua DPR Gelisah Kehadiran Anggota pada Sidang Paripurna di Bawah 50 Persen)

Oleh karena itu, terkait temuan bahwa kehadiran anggota dewan semakin sedikit, Jazuli mengatakan hal ini perlu dikaji secara objektif dan komprehensif.

"Ya semua kritik dan masukan yang membangun untuk perbaikan lembaga DPR maupun anggota secarapersonal kita harus terima dan DPR Harus melakukan perbaikan secara komprehensif," kata Anggota Komisi i DPR itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com