Kasus KTP Elektronik, KPK Periksa Staf BPPT dan Karyawan PNRI

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau disebut KTP elektronik.

KPK meminta keterangan sejumlah saksi, antara lain, staf Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Husni Fahmi dan karyawan Perum Percetakan Negara RI Indri Mardiani.

"Mereka diperiksa sebagai saksi atas tersangka IR (mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman)," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Senin (14/11/2016).

Selain itu, KPK juga meminta keterangan kepada pihak swasta, yaitu Direktur PT Gajendra Adhi Sakti Azmin Aulia dan advokat kantor hukum Hotma Sitompoel and Associates Mario Cornelio Bernardo.

Keduanya diperiksa sebagai saksi atas tersangka mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto.

Kemudian, untuk mendalami keterangan terkait Sugiharto, KPK juga memeriksa Irman sebagai saksi.

KPK telah memperpanjang masa penahanan Sugiharto selama 40 hari. Pada Senin (7/11/2016), Sugiharto mendatangi KPK untuk melengkapi berkas administrasi perpanjangan masa penahanan.

Dalam kasus proyek pengadaan e-KTP, KPK telah menetapkan dua tersangka yakni Sugiharto dan Irman.

Dua tersangka tersebut diduga melakukan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, yakni dengan menggelembungkan anggaran proyek pengadaan KTP elektronik.

Menurut KPK, proyek pengadaan KTP elektronik tersebut senilai Rp 6 triliun. Adapun kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 2 triliun.