Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla Tak Yakin Donald Trump Akan Realisasikan Janjinya

Kompas.com - 11/11/2016, 18:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui Donald Trump kerap menyampaikan janji yang kontroversial selama berkampanye sebagai calon Presiden Amerika Serikat.

Namun, Kalla tak yakin Trump bakal merealisasikan janjinya saat menjabat nanti.

"Kita tidak tahu kampanyenya apakah sesuai tindakannya. Ada rumus juga di pemilihan Amerika, kampanye bisa lain dari pelaksanaan," kata Kalla di Istana Wapres, Jumat (11/11/2016).

Kalla mencontohkan, salah satu janji kampanye kontroversial yang disampaikan yakni mengurangi imigran-imigran dari luar, khususnya dari negara mayoritas muslim.

Ia menilai, di satu sisi janji tersebut bisa mendatangkan harapan bagi warga Amerika Serikat asli untuk mendapatkan peluang kerja yang lebih besar.

(Baca: Seruan soal Larangan Muslim Masuk AS Sempat Lenyap dari Situs Trump, Ada Apa?)

Namun di sisi lain, kebijakan itu bisa menimbulkan sentimen negatif bagi investor dari negara-negara timur tengah.

"Kalau dia Islamophobia pasti investor timur tengah yang banyak di Amerika, juga pasti banyak yang meninggalkan," kata Kalla.

"Risikonya bisa membahayakan bagi Amerika kalo dia sangat proteksionis. Jadi, saya meyakini tindakannya beda dari kampanyenya. Tidak bisa seenaknya begitu," tambah dia.

Donald Trump yang maju dari Partai Republik dinyatakan memenangkan pilpres AS setelah mengalahkan pesaingnya, Hillary Clinton dari Partai Demokrat.

Trump kerap melontarkan pernyataan saat berkampanye. Semisal, dia melarang orang muslim masuk ke Amerika Serikat. 

Trump juga melarang imigran yang berasal dari negara muslim memasuki negaranya. 

Bulan Desember lalu, Trump mengatakan, imigran Muslim membawa ancaman bagi keamanan di AS. Dia lantas menyerukan langkah pelarangan warga Muslim masuk ke AS secara total.

(Baca: Donald Trump: Larang Semua Orang Muslim Masuk AS)

"Sampai otoritas di negeri ini mampu memetakan apa yang sebenarnya sedang terjadi," demikian tulis Trump, seperti dikutip AFP.

Kompas TV Kemenangan Donald Trump Diwarnai Unjuk Rasa

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com