Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok-Djarot Atur Ulang Lokasi Kampanye hingga Penculikan WNI, Ini 5 Berita Kemarin yang Perlu Anda Tahu

Kompas.com - 07/11/2016, 05:56 WIB

1. Situasi tak kondusif, Ahok-Djarot atur ulang lokasi kampanye

Tim kampanye pasangan calon gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dan calon wakil gubernur Djarot Saiful Hidayat akan mengatur ulang lokasi yang akan didatangi selama masa kampanye persiapan Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017.

Lokasi kampanye pasangan Ahok-Djarot selama masa kampanye sebenarnya sudah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta.

Namun, beberapa hari terakhir, di lokasi yang didatangi selalu diwarnai dengan penolakan dari sekelompok orang.

Minggu (5/11/2016), Djarot membatalkan semua agenda kunjungan kampanyenya. Awalnya, Djarot akan mengunjungi dua tempat di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan tim kampanye, pembatalan disebabkan karena kondisi di lapangan dinilai tak kondusif.

Baca: Djarot Batalkan Agenda Kampanye Hari Minggu

2. Film animasi Kompas.com dapat piala citra

Film animasi "Surat untuk Jakarta" merebut Piala Citra Film Animasi Terbaik pada Festival Film Indonesia (FFI) 2016.

Malam puncak FFI 2016 diselenggarakan di Teater Besar Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Minggu (6/11/2016).

Film Surat untuk Jakarta diproduksi oleh Pijaru, yang merupakan bagian dari Group of Digital Kompas Gramedia yang juga membawahi Kompas.com.

Film berdurasi 2 menit itu disutradarai oleh Andre Sugianto, Aditya Prabaswara, dan Ardhira Anugrah Putra.

Selengkapnya baca di sini.

Anugrah Festival Film Indonesia 2016 juga diberikan kepada Salman Aristo dan Riri Riza untuk kategori Penulis Skenario Adaptasi Terbaik.

Sementara, Jujur Prananto memenangi Piala Citra untuk kategori Penulis Skenario Asli Terbaik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com