Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Jauh Lebih Mudah Tunggangi Presiden Daripada Sejuta Massa Aksi

Kompas.com - 06/11/2016, 10:16 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo yang menyebut kerusuhan di demonstrasi 4 November ditunggangi aktor politik.

"Pernyataan Presiden Jokowi tentang aktor politik yang menunggangi Aksi Damai harus diklarifikasi," kata Fahri Hamzah saat dihubungi, Minggu (6/11/2016).

"Sebab, lembaga kepresidenan harus hati-hati membuat pernyataan yang bisa memicu politik nasional yang semakin tidak kondusif," kata Fahri lagi.

Dia menilai, dengan pernyataan Presiden itu, aparat penegak hukum harus segera bergerak untuk menyelidiki siapa aktor politik yang dimaksud, termasuk mencari bukti keterlibatan dalam kerusuhan.

"Tuduhan presiden ini bisa berbalik jika tidak punya bukti, bahwa sebetulnya presiden yang ditunggangi," ucap Fahri.

Menurut Fahri, justru Presiden yang diduga ditunggangi oleh mereka yang sejak awal mempunyai masalah hukum, sehingga menjadi sandera bagi aparat penegak hukum.

Sementara itu, tuduhan Presiden kepada aktor politik menunggangi jutaan massa rakyat adalah tidak berdasar.

"Sebab adalah jauh lebih mudah menunggangi seorang Presiden daripada sejuta massa aksi. Sekarang, Presiden hanya perlu melakukan klarifikasi," kata dia.

"Jika tidak, maka sama saja Presiden hanya menabur angin. Siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai," ucap dia lagi.

Aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11/2016) lalu berjalan damai hingga pukul 18.00 WIB.

Namun sekitar pukul 20.00 WIB, bentrok terjadi antara kepolisian dan sebagian pendemo yang belum membubarkan diri.

Presiden Jokowi mengapresiasi unjuk rasa yang tertib pada pagi hingga sore hari, namun menyesalkan kejadian di malam harinya.

"Kami menyesalkan kejadian ba'da isya yang harusnya sudah bubar tapi menjadi rusuh. Dan ini sudah ditunggangi aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi," kata Jokowi.

Jokowi mengungkapkan hal itu dalam jumpa pers usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (5/11/2016) pukul 00.10 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com