Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kasus Ahok, Fahri Hamzah Menyalahkan Jokowi

Kompas.com - 03/11/2016, 10:04 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, ada cara mudah yang bisa dilakukan untuk membuat aksi unjuk rasa sejumlah ormas Islam pada Jumat (3/11/2016), berjalan kondusif.

Unjuk rasa itu akan digelar di depan Istana, Negara, untuk mendesak proses hukum terhadap calon Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituduh menistakan agama.

Menurut Fahri, demo tersebut sebenarnya muncul karena ada kekhawatiran bahwa Presiden Joko Widodo akan melindungi Ahok.

 

(baca: SBY: Kalau Ingin Negara Ini Tidak Terbakar Amarah, Ahok Mesti Diproses Hukum)

Jokowi yang selama ini dianggap dekat dengan Ahok, kata Fahri, dicurigai akan melakukan intervensi proses hukum yang tengah dilakukan Bareskrim Polri.

Oleh karena itu, lanjut Fahri, Jokowi cukup memberikan pernyataan ke publik bahwa tidak akan ada intervensi kasus Ahok.

(baca: Desak Ahok Diproses Hukum, SBY Dianggap Intervensi)

"Pak Jokowi harus bikin statement 'saya tidak melindungi Ahok. Saya tidak membela. Saya tidak mendukung Ahok. Saya minta kepolisian proses Ahok secepatnya dan seadilnya'. Itu pasti akan meredam keadaan," kata Fahri di Jakarta, Kamis (3/11/2016).

Dengan pesan itu, menurut Fahri, Jokowi tidak hanya akan meredam aksi demonstrasi. Namun, proses hukum di Bareskrim Polri juga bisa berjalan netral.

Penegasan tidak akan mengintervensi kasus Ahok sebenarnya sudah disampaikan Jokowi dalam pertemuan dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, di Istana Negara.

(baca: Kepada Para Ulama, Jokowi Tegaskan Tak Akan Intervensi Kasus Ahok)

Namun, Fahri menilai, hal itu belum cukup. Apalagi, pertemuan tersebut berlangsung tertutup sehingga masyarakat tidak bisa mendengar langsung pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Negara.

"Jadi saya cenderung menyalahkan ini ke Pak Jokowi. Beban ini ada pada Pak Jokowi," ucap politisi yang dipecat PKS itu.

Kompas TV SBY Geram Dituding Punya Harta Rp 9 Triliun
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com