Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Persoalan Defisit BPJS Kesehatan Segera Diselesaikan

Kompas.com - 31/10/2016, 16:14 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, persoalan defisit anggaran yang terjadi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan harus segera diselesaikan.

Perlu sejumlah terobosan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Andi Zainal Abidin Dulung, seusai bertemu Kalla di Kantor Wapres, Senin (31/10/2016).

Menurut Andi, ada dua formulasi untuk mengatasi defisit anggaran BPJS Kesehatan.

“Ini yang sedang kami cari langkah-langkahnya,” kata dia.

Opsi pertama, yaitu dengan berbagi tanggung jawab antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Saat ini, ada dana kapitasi yang disalurkan pemerintah ke puskesmas.

Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

(Baca: Ada Sanksi Administratif Bagi Warga yang Tidak Ikut BPJS Kesehatan)

“Nah ini apakah ini yang mau direstrukturisasi atau ada anggaran tertentu yang sudah disiapkan oleh pemda. Kalau kurang, dia nambah misalnya. Karena masih banyak pemda yang belum mengintegrasikan dia punya sistem,” ujarnya.

Opsi kedua, dengan mendorong tingkat keikutsertaan masyarakat dalam program BPJS Kesehatan.

Saat ini, kebanyakan peserta BPJS Kesehatan adalah orang yang sedang atau pernah sakit. Sementara, mereka yang masih sehat kurang berminat mengikuti program tersebut.

Dengan bergabungnya orang sehat ke dalam program itu, diharapkan iuran yang mereka berikan dapat menjadi subsidi silang bagi mereka yang sakit dan kurang mampu.

“Tentunya ini perlu public campaign. Harus mengkampanyekan supaya yang masuk itu justru bukan hanya orang sakit, karena ini kan gotong royong itu ya,” kata Andi.

Sebelumnya, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto menyebutkan, defisit anggaran BPJS pada 2015 mencapai Rp 10 triliun.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com