Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Siapkan Sanksi untuk Kader yang Tak Dukung Ahok-Djarot

Kompas.com - 23/10/2016, 15:52 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar telah menyiapkan kader di tingkat DPP, di DPR dan MPR, DPRD hingga tingkat ranting di DKI Jakarta untuk memenangkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKi Jakarta 2017. 

Bendahara Umum DPP Partai Golkar Robert J Kardinal mengatakan, partainya bahkan siap menjatuhi sanksi tegas jika ada kader yang membelot dan tidak mendukung pemenangan pasangan Ahok-Djarot.

"Pasti ada sanksinya. Partai Golkar kan ada aturan yang berlaku," ujar Robert di lapangan ex golf driving range Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (23/10/2016).

Mengikuti keputusan partai adalah bagian dari kedisiplinan kader. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Organisasi (PO) Nomor 13 tentang Disiplin dan Sanksi.

(Baca: Setya Novanto: Golkar Dulu Partai Orang Tua, Sekarang Partai Anak Muda)

Namun, Robert tak menjelaskan lebih rinci apa saja sanksi-sanksi yang mungkin dijatuhkan kepada kader yang membelot.

Menurutnya, sanksi yang diberikan tergantung pada kadar pembelotan kader tersebut. "Yang terjelek ya pecat. Ada kadar-kadarnya," kata dia.

Sebelumnya, Partai Golkar resmi mengusung pasangan Ahok-Djarot untuk Pilkada DKI 2017. Pada Pilkada Serentak gelombang kedua ini, Golkar berkoalisi dengan tiga partai politik, yakni Partai Nasdem, Partai Hanura dan PDI Perjuangan.

Sebelumnya, sejumlah orang yang mengaku simpatisan Partai Golkar mendatangi posko pemenangan Sandiaga Uno di Melawai, Jakarta Selatan, Selasa (4/10/2016) siang.

(Baca: Tak Mau Dukung Ahok, Simpatisan Golkar Ini Siap Menangkan Anies-Sandiaga)

Mereka menyampaikan dukungannya kepada bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Nofel Saleh Hilabi yang merupakan Ketua Umum Baladhika Karya, salah satu organisasi sayap Partai Golkar, mengatakan bahwa ia membentuk "Brigas" atau "Beringin Anies-Sandi", yang siap memenangkan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI 2017.

Kompas TV Dukung Anies-Sandi, Kader Golkar Bikin Wadah 'Brigas'

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com