Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Pemberantasan Pungli Kemenhub Akan Terjun Langsung ke Lapangan

Kompas.com - 21/10/2016, 22:49 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Sugihardjo mengatakan, Satgas Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) di Kemenhub akan terjun langsung ke lapangan dalam melakukan pengawasan.

Caranya, melalui kunjungan ke unit kerja pemberi layanan perizinan dan non-perizinan.

"Seperti penerimaan pegawai, penerimaan taruna itu menjadi pengawasan kami. Serta melalui kegiatan focus group discussion (FGD)," ujar Sugiharjo di Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (21/10/2016).

Sehingga, kata dia, ke depanya pelayanan publik di Kemenhub tidak mengecewakan masyarakat.

Ia menjelaskan, hasil pengawasan satgas akan disampaikan kepada Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Selain itu, disertakan juga rekomendasi tata pelaksanaan pelayanan publik yang bebas pungli di lingkungan Kemenhub.

Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen lndonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta masyarakat berpartisipasi memberantas pungli.

Ia mengimbau, jika menemukan praktik pungli segera melapor melalui pusat kontak 151, Facebook Kemenhub 151, Twitter Kemenhub151, dan email info151@dephub.go.id, simadu.dephub.go.id.

Selain itu, bisa juga melalui laman lapor.go.id, SMS ke 1708, Twitter @LAPOR1708. Atau, jika mengalami kesulitan maka bisa melalui pengaduan di YLKI.

"Melalui email pngylki@gmail.com atau melalui fax 0217981038," kata dia.

Bahkan, lanjut dia, pengaduan juga bisa dilakukan dengan menghubungi langsung ke ponsel pribadinya, yakni melalui Whatsapp di nomor 0818195030.

(Baca: Kalau Lapor Praktik Pungli ke Kemenhub Susah, Lapor ke YLKI)

Tulus juga mengingatkan, pengaduan yang disampaikan harus disertai bukti kuat. Sehingga, Satgas bisa segera melakukan penanganan.

"Harus disertai dengan bukti yang kuat dan apa pengaduannya, supaya cepat diprosesnya," kata Wakil Ketua Satgas OPP Kemenhub tersebut.

Kompas TV Jelang 2 Tahun Jokowi-JK, Pemberantasan Pungli Mencuat
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

ARDITO- Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com