Masalah Kemiskinan Masih Dianggap Paling Mendesak

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada dua tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla, tingkat keyakinan masyarakat terhadap perbaikan kondisi kesejahteraan sosial cukup tinggi.

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, seperti dikutip dari Harian Kompas, 21 Oktober 2016, angkanya mencapai 83,7 persen.

Angka tersebut merupakan yang tertinggi dari tiga bidang penilaian lainnya, yaitu bidang politik dan keamanan, ekonomi, serta penegakan hukum.

Hanya 13,2 persen responden yang tidak yakin bahwa pemerintah mampu melakukan perbaikan pada bidang kesejahteraan sosial tersebut.

Persoalan kemiskinan dianggap menjadi persoalan di bidang kesejahteraan sosial yang paling mendesak.

Sejumlah 33,75 persen responden menilai kemiskinan patut dijadikan perhatian utama pemerintah untuk segera diselesaikan.

Disusul oleh persoalan pelayanan kesehatan dengan 15,08 persen, pendidikan 10,25 persen, serta pemerataan kesejahteraan dengan 2,33 persen.

Persoalan utama di bidang kesejahteraan sosial berkesinambungan dengan hasil survei tingkat keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi.

Sebanyak 43,75 persen masyarakat menganggap stabilitas harga sembako menjadi persoalan yang paling mendesak di bidang ekonomi.

Harga sejumlah barang pokok dan transportasi telanjur naik setelah sempat ada penaikan harga BBM pada awal tahun.

Meski kemudian harga BBM diturunkan lagi, tetapi tak memperbaiki posisi h harga barang-barang.

Persoalan lainnya yang dianggap mendesak adalah penyediaan lapangan kerja, yaitu sejumlah 20,08 persen.

Sejumlah kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) juga terjadi akibat penutupan beberapa pabrik.

Dari empat bidang yang menjadi sorotan survei ini, persoalan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) adalah yang paling menonjol dikeluhkan publik.

Sementara, dalam bidang ekonomi, persoalan yang paling banyak dikeluhkan adalah stabilitas harga dan penyediaan lapangan kerja.