Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suciwati Desak Jokowi Ungkap Laporan TPF Pembunuhan Munir

Kompas.com - 19/10/2016, 13:00 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Istri mendiang aktivis HAM Munir Said Thalib, Suciwati, mengultimatum Presiden Joko Widodo terkait respons pemerintah dalam menindaklanjuti putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) No. 025/IV/KIP-PS-A/2016 tanggal 10 Oktober 2016.

Dalam putusan tersebut KIP menyatakan dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Pembunuhan Munir adalah informasi yang harus diumumkan kepada masyarakat.

Namun, Suciwati justru menilai, pasca putusan KIP, pemerintah lalai dan cenderung melempar tanggung jawab.

(Baca: Pemerintah Pastikan Berkomitmen untuk Tuntaskan Kasus Munir)

Kementerian Sekretariat Negara mengaku tidak memiliki dokumen laporan TPF. Padahal, kata Suciwati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi menerima dokumen itu pada 24 Juni 2005.

 

"Saya menyesalkan sekaligus memberikan ultimatum agar Presiden Jokowi menghentikan pembelaan diri dan melempar tanggung jawab atas kelalaian pemerintah dalam menyimpan dokumen TPF Munir," ujar Suciwati saat memberikan keterangan di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (Kontras), Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (19/10/2016).

Suciwati menganggap respons tersebut menunjukkan kepanikan pihak Istana bahwa mereka tidak bisa mengumumkan dokumen TPF Munir karena tidak menyimpannya.

Pemerintah, kata Suciwati, malah membela diri dengan mengatakan bahwa dokumen TPF Munir seharusnya disimpan oleh mantan Presiden SBY.

Selain itu, dia juga menyatakan kekecewaannya karena Presiden Jokowi belum mengeluarkan langkah konkret untuk menindaklanjuti keputusan KIP.

Menurut Suciwati, seharusnya Presiden Jokowi berani untuk bilang bahwa dokumen tersebut akan diumumkan kepada publik, bukan dengan memerintahkan Jaksa Agung dan Kapolri untuk mencari dokumen TPF.

(Baca: Setara Nilai SBY Bertanggung Jawab atas Hilangnya Dokumen TPF Munir)

"Perintah Jokowi kepada Jaksa Agung untuk menemukan dokumen TPF tidak menjawab persoalan. Mereka tidak ada hubungannya," kata Suciwati.

Suciwati pun menuturkan, kelalaian dan ketidakpatuhan pemerintah telah merugikan dirinya. Selama 12 tahun, Suciwati masih bertanya-tanya siapa pembunuh Munir sebenarnya.

"Selama 12 tahun terjadi ketidakpastian hukum karena tidak adanya tindak lanjut yang memadai dalam mengusut konspirasi kematian Munir. Siapa pun presidennya saya akan tagih terus siapa yang membunuh suami saya," ungkapnya.

Kompas TV Kemana Hilangnya Dokumen TPF Munir?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com