Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Umum Imbau Muhammadiyah Tidak Berpolitik Praktis

Kompas.com - 14/10/2016, 11:44 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir mengatakan, menjelang pelaksanaan pilkada serentak, situasi dan kondisi di sejumlah daerah mulai memanas.

Memasuki situasi tersebut, ia mengimbau, kepada seluruh ormas agar tetap menjalankan peran sosialnya dalam mencerdaskan dan mencerahkan, serta tidak berperilaku partisan.

“Sehingga (tidak) kehilangan fungsi kontrolnya. Selain itu para pihak tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan Pancasila sebagai basis berpolitik adi luhung, serta tidak boleh mengabaikan dan menihilkan nilai-nilai luhur itu,” ujar Haedar dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/10/2016).

Khusus bagi keluarga besar Muhammadiyah, ada sejumlah imbauan yang disampaikan Haedar. Pertama, agar seluruh keluarga besar memposisikan dan memerankan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah kemasyarakatan yang tidak berpolitik praktis.

Berikutnya, tidak membawa institusi organisasi termasuk organisasi otonom dana mal usaha dalam percaturan politik, memberikan dukungan atau menolak secara politis, sebagaimana garis persyarikatan.

“Ketiga, tidak membikin pernyataan-pernyataan resmi yang mengatasnamakan Muhammadiyah. Keempat, mengedepankan akhlak karimah dalam berpendapat, bersikap, dan bertindak sesuai tuntunan islam,” kata dia.

Lebih lanjut, ia mengimbau, agar keluarga Muhammadiyah menjauhkan diri dan tidak melakukan hal-hal yang anarkistis, kekerasan, permusuhan, kebencian dan konflik yang merugikan kehidupan bersama.

Selanjutnya, bekerja sama dengan pihak mana pun untuk kebaikan dan kemaslahatan serta menciptakan ketertiban dalam masyarakat luas.

“Ketujuh, tetap bergairah membangun amal usaha dan kegiatan-kegiatan dakwah yang membawa kemajuan umat dan bangsa,” kata Haedar.

Selain itu, ia juga meminta seluruh komponen bangsa untuk saling menghormati dan saling menghargai, serta tidak saling merendahkan dan menghinakan martabat orang lain.

“Sehingga, perbedan politik tetap bermartabat dan berkeadaban. Kembangkan sikap saling toleran dan tidak menghujat sebagai cermin bangsa berakhlak utama,” ujar Haedar.

Kompas TV Agus-Sylviana Minta Restu PBNU & Muhammadiyah

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com