Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datangi Kemenhub, Jokowi Bukan Mau Lihat Operasi Tangkap Tangan

Kompas.com - 11/10/2016, 19:28 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Istana Kepresidenan merespons anggapan publik bahwa kehadiran Presiden Joko Widodo dalam operasi tangkap tangan terhadap oknum pejabat Kementerian Perhubungan adalah berlebihan mengingat nilai pungutan liar yang kecil.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo menegaskan, kedatangan Jokowi itu sebenarnya bukan untuk melihat proses operasi tangkap tangannya.

Menurut Johan, kedatangan Presiden Jokowi lebih pada upaya memperbaiki pelayanan publik.

"Dalam konteks ini, sebenarnya Presiden tidak melihat OTT-nya, tapi berangkat dari upaya memperbaiki pelayanan publik menjadi lebih baik lagi dari sekarang," ujar Johan di kantornya, Selasa (11/10/2016).

Presiden, kata Johan, masih sering mendapat laporan dari masyarakat soal pelayanan publik yang dipenuhi aksi pungutan liar dan prosesnya berjalan lamban.

Kondisi tersebut terjadi baik di kementerian maupun lembaga tinggi negara.

Kedatangan Jokowi dalam operasi tangkap tangan polisi terhadap oknum pejabat Kemenhub itu memberikan simbol bahwa Presiden Jokowi serius dan berkomitmen dalam membenahi pelayanan publik di kementerian atau lembaga tinggi negara.

Terlebih lagi, sesaat sebelum bertolak ke Kemenhub, Jokowi memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden untuk membahas paket kebijakan hukum menuju reformasi hukum.

"Salah satu fokus yang dilakukan di dalam paket kebijakan reformasi hukum ini adalah menghilangkan pungutan liar dan suap di sektor pelayanan publik," ujar Johan.

(Baca juga: Presiden Jokowi Nyatakan Perang terhadap Pungli)

Kebetulan, seusai rapat terbatas, Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian melaporkan adanya OTT pejabat Kemenhub kepada Presiden Jokowi. Presiden pun spontan mendatangi Kemenhub seusai mendapat laporan itu.

Diberitakan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap beberapa orang, Selasa siang. Mereka diduga terlibat tindak pidana pemerasan melalui pungutan liar di pelabuhan.

Salah satunya ditangkap beserta barang bukti berupa uang yang diduga sebagai suap untuk memuluskan sejumlah proses yang seharusnya dilakukan secara online.

Kompas TV Jokowi: Tangkap dan Pecat Pihak Terlibat Pungli!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com