Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejumlah Kendala Ini Jadi Alasan Kerja Sama BPJS-Perusahaan Asuransi Belum Terealisasi

Kompas.com - 06/10/2016, 15:27 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Dewan Asuransi Indonesia Hendrisman Rahim mengaku masih ada sejumlah kendala dalam upaya menjalin kerja sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan perusahaan asuransi.

Sehingga, hingga kini kerja sama tersebut belum terelasiasi.

Hendrisman mengatakan, salah satu pembahasan yang masih dilakukan secara intensif yaitu terkait coordination of benefits (CoB) atau koordinasi manfaat. Pembahasan mengenai persoalan itu dinilai sudah hampir mendekati titik terang.

"Sehingga industri asuransi ini bisa melakukan CoB dengan BPJS. Dengan demikian kami bisa masuk di atasnya limit yang dipunya BPJS," kata Hendrisman di Kantor Wapres, Kamis (6/10/2016).

Kendala lain, menurut dia, yakni bagaimana menyatukan sistem yang dimiliki perusahaan asuransi dengan sistem yang dimiliki BPJS.

"Jadi kami membicarakan ini kalau sistemnya sudah klop, sudah cocok segala macam, dan bisa kami uji cobakan. Ini baru bisa berjalan," kata dia.

Diakui Hendrisman, masyarakat sempat khawatir dengan kabar kerja sama ini. Sebab, jika ada masyarakat yang membayar dua premi asurasi, keuntungan apa yang akan mereka dapatkan.

Masyarakat peserta BPJS biasanya hanya dilayani di ruang kelas tiga apabila dirawat di rumah sakit. Sedangkan, mereka membeli polis asuransi lain, agar bisa dirawat di kelas satu.

"Dia punya polis dua beli di luar karena ingin kelas satu, nanti BPJS bayar yang kelas tiga, kita bayar yang kelas satu," ujarnya.

Kompas TV Jokowi: Pasien Banyak, Ruangnya Tak Cukup
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com