Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendikbud: Banyak Anak Tak Sekolah yang Dapat Kartu Indonesia Pintar

Kompas.com - 05/10/2016, 18:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut distribusi Kartu Indonesia Pintar di era Mendikbud sebelumnya, Anies Baswedan, tidak tepat sasaran.

Sebab, distribusi KIP hanya menggunakan data Badan Pusat Statistik tahun 2011, yang kemudian diperbarui dengan data tahun 2012.

"Mau diberi bantuan ternyata sudah nikah dan memang ada yang tidak niat masuk sekolah," kata Muhadjir usai rapat terbatas dengan Presiden terkait anggaran pendidikan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

"Misalnya tamat SD dia di arena perkebunan teh dan dia merasa nyaman jadi pekerja. Dia berpikir untuk apa dia sekolah karena udah dapat penghasilan. Banyak kasus seperti itu," tambah Muhadjir.

Akibat penyaluran yang tak tepat sasaran ini, lanjut dia, penyaluran KIP baru mencapai 60 persen.

(baca: Jokowi: Dari 1,8 Juta Ruang Kelas, Hanya 466.000 Ruangan dalam Kondisi Baik)

Muhadjir mengatakan, pemerintah sudah merombak besar-besaran sistem penyaluran KIP.

Sebelumnya, KIP didistribusikan ke keluarga tidak mampu yang mempunyai anak usia sekolah dengan menggunakan data BPS.

Kini, pihak sekolah yang akan mendata siswa tidak mampu dan layak menerima bantuan. Dengan begitu, tak ada lagi cerita anak tidak sekolah yang mendapatkan KIP.

"Ini penting, jangan sampai mereka drop out justru harus kita protek dengan KIP, yang sudah masuk ini jangan sampai keluar," kata dia.

Muhadjir yang dilantik pada 27 Juli 2016 lalu ini memastikan, pemerintah sudah mengantongi data siswa miskin dari tiap sekolah. Ia menargetkan pada akhir 2016, KIP sudah terdistribusi 100 persen.

"Anggarannya ada, cukup. Hampir Rp 10 Triliun," ucap dia.

Sebelumnya, saat membuka rapat terbatas, Jokowi meminta agar anggaran pendidikan difokuskan pada upaya membantu masyarakat miskin mendapat pendidikan yang layak.

Ia meminta Muhadjir untuk segera menuntaskan distribusi kartu Indonesia pintar.

"Pastikan bahwa kartu itu betul-betul menjangkau siswa-siswa miskin dan tepat sasaran," tambah Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com