Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pantaskah Demokrat Pecat Ruhut dan Hayono?

Kompas.com - 25/09/2016, 17:55 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat dalam pertemuan bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Jawa Barat, beberapa waktu lalu memutuskan mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni dalam pilkada DKI Jakarta.

Berseberangan dengan keputusan itu, Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul jauh-jauh hari sudah menyatakan dukungannya kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.

Menyusul kemudian, Anggota Dewan Pembina Demokrat Hayono Isman yang menyatakan hal serupa.

Atas adanya perbedaan pendapat antara Ruhut dan Hayono dengan Partai Demokrat, isu pemecatan pun kemudian bergulir. Sebab, sangat jelas kedua kader tersebut tidak sepaham dengan partai yang menaungi.

Lantas, apakah sebagai kader partai Demokrat Ruhut dan Hayono pantas dipecat?

Secara sederhana, Partai Politik dapat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang terorganisir, dimana anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

(Baca: Ruhut: Agus Yudhoyono Bukan Kader Demokrat, Aku Tetap Dukung Ahok)

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut ada satu poin yang tak bisa dilepaskan, yakni kesolidan para anggota di dalamnya. Kemudian agar partai tersebut menjadi solid, muncul kontrak politik yang kemudian menjadi kode etik para anggotanya.

Maka dari itu, menjadi persoalan krusial jika ada satu atau beberapa anggotanya justru berlainan pendapat. Pemecatan, menjadi salah satu pilihan yang bisa diambil oleh partai.

Begitu juga dengan Ruhut dan Hayono. Sebab sebagai kader, keduanya mempunyai keterikatan politik dengan Partai Demokrat, yakni ketika dukungan terhadap Agus-Sylviana di Pilkada DKI Jakarta nanti telah dideklarasikan Partai Demokrat maka dapat diartikan menjadi keputusan yang harus ditaati bersama.

"Memang etika politiknya harus begitu. Semua kader Partai Demokrat harus mendukung Agus-Sylvi," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan atau Syarief Hasan saat dihubungi, Minggu (25/9/2016).

(Baca: Dukung Ahok-Djarot, Hayono Isman Siap Terima Konsekuensi dari Demokrat)

Melihat konteks tersebut, maka terlihat jelas bahwa dunia politik sangat keras. Dunia politik sarat dengan persaingan karena semuanya menginginkan kemenangan. Substansinya, tidak ada kawan tetapi lawan dalam berpolitik.

Adapun kesepakatan untuk berkoalisi akan muncul ketika ada kesepakatan yang sebelumnya dibicarakan bersama.

Direktur Eksekutif Riset Indonesia (Risindo) Toto Sugiarto mengibaratkan, dunia politik seperti medan pertempuran. Bedanya, tanpa senjata. Menurut Toto, kesolidan partai menjadi sangat penting tatkala arena pertempuran sudah di depan mata.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com