Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada Jakarta Rasa Pilpres, "Turun Gunungnya" Mega, SBY, dan Prabowo

Kompas.com - 23/09/2016, 07:34 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - DKI Jakarta siap mencari pimpinan barunya di awal 2017 mendatang. Siapa sangka, pemilihan kepala daerah di sana rupanya diperlakukan bak pemilihan kepala negara.

Tokoh-tokoh politik besar turun langsung menangani Pilkada DKI 2017 pada detik-detik terakhir pendaftaran pasangan calon, Jumat (23/9/2016). Sebut saja Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri.

Baru mengumumkan pilihan partainya pada Selasa (20/0/2016), putri proklamator Bung Karno mengantarkan langsung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Begitu pula Ketua Umum Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pada detik-detik terakhir mengumpulkan sejumlah petinggi partai politik untuk membahas siapa pasangan calon yang akan menjadi rival petahana pada Pilkada DKI di kediamannya di Puri Cikeas.

(Baca: Koalisi Cikeas Usung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni)

Dokumentasi Partai Demokrat Ketua Umum PPP Romahurmuziy dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar Tampak Saling Berkelakar dan Tertawa Bersama
Partai-partai yang diajaknya berkoalisi adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). SBY langsung turun gunung memotori rapat konsolidasi setelah PDI-P resmi mengumumkan kandidat yang diusungnya, Selasa (20/9/2016). Nama-nama kandidat penantang Ahok-Djarot pun digodok oleh empat partai tersebut hingga menghabiskan waktu nyaris dua hari.

Di kubu lain, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih belum menentukan pilihan calon wakil gubernur pendamping Sandiaga Uno hingga Jumat pagi.

Kubu Prabowo, yaitu Gerindra dan PKS pada awalnya sempat diwacanakan akan berkoalisi dengan empat partai yang dimotori SBY. Bahkan, jauh hari sebelumnya, tujuh pimpinan partai di tingkat DKI, termasuk PDI-P, sepakat membentuk Koalisi Kekeluargaan untuk menantang Ahok. Namun belakangan, koalisi tersebut pun retak dan kini memunculkan kubu-kubu baru.

(Baca: Tak Ikut Poros Cikeas, Gerindra-PKS Sepakat Usung Cagub dan Cawagub DKI)

Hingga Kamis (22/9/2016) malam, koaliai empat partai masih membuka komunikasi dengan Gerindra dan PKS. Keempat partai itu telah sepakat dan ingin menawarkan pasangan calon mereka ke Gerindra dan PKS. Namun, lobi antar dua kubu tak juga menemui kata sepakat.

Pilkada DKI yang menyisakan tiga kubu, nampak tak asing di mata publik. Pada koalisi partai pendukung Ahok-Djarot (PDI-P, Partai Nasdem, Partai Hanura dan Partai Golkar), kini seolah dibekingi oleh sosok tokoh politik besar Megawati Soekarnoputri.

Kubu kedua, dikomandoi Presiden ke-6 RI, SBY. Pada detik-detik terakhir, koalisi empat partai memunculkan nama kejutan, Agua Harimurti dan Sylviana Murni usai memaksa publik untuk menunggu lama pengumuman kandidat yang dipilih mereka.

Sementara kubu ketiga, koalisi Gerindra-PKS, dimotori oleh Prabowo Subianto. Meski masih belum mengumumkan resmi kandidat cagub dam cawagubnya, Prabowo sudah sejak jauh hari memastikan partainya mengusung Sandiaga Uno.

KOMPAS.COM/ANDREAS LUKAS ALTOBELI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tersenyum saat dipakaikan jas berwarna merah oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di KPU DKI Jakarta, Rabu (21/9/2016).
Kekuatan Pilpres 2014

Sedikit mundur hingga Pemilu Presiden 2014, poros dalam Pilkada DKI mengingatkan kita pada koalisi-koalisi yang bertarung. Megawati, SBY dan Prabowo juga berada pada poros-poros yang berbeda. Kondisi ini sebelumnya tak terlihat pada penyelenggaraan Pilkada Serentak putaran pertama 2015 lalu.

Halaman:


Terkini Lainnya

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com